KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group meluncurkan buku panduan dalam pengembangan profesi kebijakan publik dan hubungan pemerintahan di Indonesia. Buku tersebut bertajuk The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy.

Playbook yang terdiri atas sembilan bab dan operational appendix ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan cara kerja yang dibutuhkan praktisi PPGA. Panduan tersebut membantu praktisi memahami hubungan antara kebijakan, politik, kekuasaan, dan kepentingan bisnis di Indonesia.

Peluncuran playbook dilatarbelakangi kebutuhan akan panduan kerja yang lebih terstruktur. Profesi PPGA berkembang cukup pesat, tetapi belum memiliki rujukan yang dapat menjadi pegangan bersama.

IPPGA Group berharap playbook ini menjadi langkah awal menuju pembentukan knowledge & skill center untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan para praktisi PPGA di Indonesia.

Baca Juga: Penggunaan Kecerdasan Buatan Tinggi, Kesiapan Organisasi di Indonesia Masih Terbatas

Playbook disusun bersama Aditya Sani dan Ahsan Ridhoi. Ke depan, isinya akan terus dikembangkan melalui peer review serta kerja sama dengan praktisi dan pemangku kepentingan lain, termasuk pemerintah dan kalangan politik.

“Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisan tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang lebih kuat di Indonesia,” ujar Arief Budiman, praktisi Public Policy & Government Affairs, Rabu (26/8).

Arief menilai universitas penting untuk memperkuat keilmuan dan regenerasi praktisi PPGA, yang harus mampu mengantisipasi risiko dan perubahan kebijakan sejak awal.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, fungsi PPGA bertumpu pada lima pilar yang saling terintegrasi, yakni profitability, certainty, security, continuity, dan stability. Kelimanya mencakup kontribusi terhadap bisnis, pemahaman kebijakan publik, perlindungan dari risiko hukum dan politik, penguatan reputasi serta hubungan dengan pemangku kepentingan, hingga kemampuan membaca dinamika politik dan dampaknya terhadap bisnis.

Baca Juga: Independensi Jadi Tantangan Profesi Internal Audit

Menurut Arief, kelima pilar tersebut harus berjalan sebagai satu kesatuan. Ia menilai profesi PPGA akan selalu dibutuhkan selama bisnis, kebijakan publik, dan politik saling berinteraksi. Karena itu, penguatan profesi ini menjadi tanggung jawab bersama.

IPPGA Group merupakan komunitas praktisi kebijakan publik dan hubungan pemerintahan di Indonesia. IPPGA Group merupakan rumpun praktisi lintas industri, bukan kelompok berbasis sektor atau asal investasi, yang berfokus pada penguatan profesi, pengembangan pengetahuan dan kemahiran, serta regenerasi jejaring praktisi PPGA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News