JAKARTA. Sebagai bank yang aktif dalam penyaluran pembiayaan perumahan murah, Bank Tabungan Negara (BTN) punya posisi strategis karena pangsa pasar yang sangat besar. Hal ini dinilai Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Tranghanda membuat BTN menjadi incaran bagi pihak lain untuk menguasai bank pelat merah itu. Belum lagi bila Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) disahkan DPR, maka BTN sebagai kandidat utama dalam penyaluran dana tersebut.
Sebelumnya sempat beberapa kali BTN diterpa isu akusisi oleh sesama bank BUMN. Isu akuisisi ini kembali menerjang BTN. Saat ini sepertinya lebih serius dengan diluncurkannya surat ke BTN oleh Menteri Negara BUMN untuk perubahan pemegang saham BTN. "Kami melihat tidak ada urgensinya sesama bank BUMN saling mengakuisisi, apalagi BTN sudah memposisikan diri sebagai bank perumahan rakyat. Bila terjadi akuisisi, malah akan melemahkan posisi BTN dalam market leader penyaluran KPR rumah murah," ujar Ali dalam siaran persnya, Kamis (17/4). Menurutnya, secara porto folio BUMN pun tidak akan baik. Segmentasi bisnis bank BUMN lain yang berbeda dengan BTN dikhawatirkan menjadi momok terganggunya bisnis inti perumahan nasional, karena dari budaya yang dikembangkannya akan berbeda. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak tanggap dan tidak paham mengenai kondisi pasar perumahan khususnya rumah menengah bawah. Wajar apabila kondisi pasar perumahan nasional menjadi carut-marut. "Yang pasti bila berhubungan dengan pasar perumahan, maka isu ini tidak relevan. Skenario yang mungkin terjadi adalah mengeruk dana masyarakat dari pasar saham karena naiknya saham BTN di pasar modal," ungkapnya. Rumor akuisisi ini telah membuat saham BTN meroket. Potensi ini dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh dana segar dari masyarakat untuk kepentingan tertentu. Menurutnya sangat disayangkan isu ini digulirkan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Dengan akuisisi yang ada pelemahan BTN sebagai bank perumahan menjadi semakin tajam. Sedangkan di sisi lain Indonesia butuh keberadaan housing bank di tengah pasar perumahan murah yang mempunyai kekurangan (backlog ) sangat besar hampir 21,7 juta unit sampai tahun ini. Karena itu, pemerintah sebaiknya dapat lebih melihat fungsi BTN saat ini dalam pengaruhnya terhadap kondisi pasar perumahan rakyat dan tidak semata-mata keuntungan yang dipercaya hanya untuk kepentingan golongan dan bukan kepentingan rakyat. "Jangan ganggu BTN dalam kontribusinya menyalurkan KPR ke perumahan murah mengingat masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah yang seharusnya mendukung BTN sebagai bank perumahan bukan malah mengganggu kinerjanya," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Asnil Amri
