JAKARTA. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi untuk Penguatan Sarana Prasarana (POPSP) Polri tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,8 triliun. Sebab, IPW menemukan banyak kejanggalan terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli.Neta mencontohkan, kejanggalan yang terjadi diantaranya adalah harga kuda yang akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp 468 juta per ekor. Harga anjing Rp 150 juta per ekor, perahu karet Rp 156 juta per unit, harga laptop sebesar Rp 28 juta per unit, eksternal hardisk seharga Rp 7 juta, kendaraan SAR darat seharga Rp 2,7 miliar per unit dan sebagainya.Dikatakan Neta, harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit. Anggaran proyek POPSP itu sendiri di luar anggaran Polri tahun 2013 yang mencapai Rp 43,4 triliun.Neta menyebut, proyek POPSP ini merupakan anggaran tambahan yg sudah disetujui DPR pada November 2012 lalu. Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. "Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP," kata Neta pada Selasa (22/1). IPW mengimbau KPK segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi. Tujuannya supaya anggota DPR ikut campur dalam proyek ini.Dengan pengawasan KPK, Neta berharap proyek senilai Rp 1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri. Sebab, Neta mengatakan, cukup banyak proyek pengadaan di Polri yang bersifat mubazir. "Padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar rupiah," tandas Neta.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
IPW minta KPK awasi proyek pengadaan sarana Polri
JAKARTA. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi untuk Penguatan Sarana Prasarana (POPSP) Polri tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,8 triliun. Sebab, IPW menemukan banyak kejanggalan terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli.Neta mencontohkan, kejanggalan yang terjadi diantaranya adalah harga kuda yang akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp 468 juta per ekor. Harga anjing Rp 150 juta per ekor, perahu karet Rp 156 juta per unit, harga laptop sebesar Rp 28 juta per unit, eksternal hardisk seharga Rp 7 juta, kendaraan SAR darat seharga Rp 2,7 miliar per unit dan sebagainya.Dikatakan Neta, harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit. Anggaran proyek POPSP itu sendiri di luar anggaran Polri tahun 2013 yang mencapai Rp 43,4 triliun.Neta menyebut, proyek POPSP ini merupakan anggaran tambahan yg sudah disetujui DPR pada November 2012 lalu. Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. "Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP," kata Neta pada Selasa (22/1). IPW mengimbau KPK segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi. Tujuannya supaya anggota DPR ikut campur dalam proyek ini.Dengan pengawasan KPK, Neta berharap proyek senilai Rp 1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri. Sebab, Neta mengatakan, cukup banyak proyek pengadaan di Polri yang bersifat mubazir. "Padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar rupiah," tandas Neta.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
