KONTAN.CO.ID - DUBAI. Upaya Iran dan Amerika Serikat (AS) untuk mencapai kesepakatan permanen guna mengakhiri perang di kawasan Teluk kembali menemui jalan buntu.

Seorang sumber senior Iran mengatakan belum ada kemajuan dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan sementara yang dicapai pada Juni serta menentukan jadwal pelaksanaan komitmen kedua pihak.

Pernyataan tersebut semakin meredupkan harapan tercapainya penyelesaian krisis dalam waktu dekat. Terlebih, serangkaian serangan terhadap kapal di kawasan pada Selasa (11/8/2026) kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi dan mendorong harga minyak dunia naik.

Kesepakatan yang dicapai pada Juni sebelumnya menetapkan "penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini". Namun, kesepakatan tersebut dengan cepat berantakan setelah Presiden AS Donald Trump pada 7 Juli menyatakan perjanjian itu "sudah berakhir", sementara Kementerian Luar Negeri Iran sepekan kemudian menyebutnya "ditangguhkan".

Washington menuduh Iran tidak memenuhi kesepakatan untuk membuka kembali jalur pelayaran penting di Selat Hormuz. Sebaliknya, Teheran menilai AS telah mengingkari komitmennya, termasuk mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan membebaskan aset Iran yang dibekukan.

Baca Juga: Trump Menyatakan Pesawatnya Lebih Berisiko Imbas Perubahan Penerbangan Rahasia

"Salah satu isu yang sedang dibahas melalui mediator adalah AS kembali ke kesepakatan sementara dan menetapkan jangka waktu untuk melaksanakan komitmen tersebut. Sama sekali tidak ada kemajuan dalam isu ini," kata sumber Iran tersebut kepada Reuters.

Washington belum memberikan komentar langsung mengenai pernyataan tersebut.

Ribuan orang telah tewas dalam konflik tersebut, terutama di Iran dan Lebanon, sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari.

Iran kemudian menyerang aset dan infrastruktur AS di sejumlah negara, termasuk Oman, Yordania, Kuwait, Israel, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi.

Iran dan AS Saling Mengeraskan Pernyataan

Kesepakatan gencatan senjata sementara pada Juni menetapkan periode 60 hari yang dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua pihak. Dalam periode tersebut, Iran dan AS diharapkan mencapai kesepakatan final yang membatasi program nuklir Teheran sekaligus mencabut sanksi AS.

Namun, sumber Iran membantah laporan Anadolu Agency dari Turki pada Rabu yang mengutip sumber pemerintah Pakistan bahwa kedua pihak telah sepakat memperpanjang periode 60 hari tersebut.

"Tidak ada pembicaraan mengenai perpanjangan karena dari sudut pandang Iran, tidak ada periode yang dimulai sehingga tidak ada yang perlu diperpanjang. Amerika Serikat melanggar kesepakatan sementara 48 jam setelah kesepakatan itu tercapai dan menarik diri beberapa hari kemudian," ujar sumber tersebut kepada Reuters.

Baca Juga: Trader Prediksi The Fed Tahan Suku Bunga pada September 2026

Dalam dua hari terakhir, baik Iran maupun AS juga meningkatkan retorika terkait konflik tersebut.

Pejabat keamanan senior Iran, Mohsen Rezaei, pada Selasa mengatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga AS menerima persyaratan Iran untuk mengakhiri perang.

Pernyataan tersebut muncul setelah Trump pada Senin mengajukan tuntutan baru agar Iran membayar kompensasi kepada orang-orang yang tewas dalam perang, serangan, dan aksi protes selama 50 tahun terakhir.

Sepanjang konflik, Trump beberapa kali berganti sikap antara mengancam eskalasi dan menyatakan bahwa kesepakatan damai sudah semakin dekat.

Berbicara kepada wartawan setelah kunjungan ke Ohio pada Selasa, Trump mengatakan, "Iran berjalan dengan baik, benar-benar berjalan sangat baik."

"Kami memiliki sebuah negara yang telah menjadi pengganggu di Timur Tengah selama 50 tahun, sebenarnya 51 tahun jika dipikir-pikir... dan mereka tidak lagi menjadi pengganggu di Timur Tengah," tambahnya.

Serangan Kapal Kembali Picu Kekhawatiran

Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling krusial dalam konflik karena merupakan jalur sempit yang berada di antara Iran dan Oman serta menjadi pintu masuk menuju kawasan Teluk.

Sebelum perang berlangsung, sekitar seperlima arus minyak dunia dan gas alam cair (LNG) melewati jalur tersebut. Setiap gangguan terhadap lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz berpotensi berdampak signifikan terhadap pasokan energi global.

Harga minyak mentah Brent juga melonjak sejak perang dimulai pada Februari. Harga sempat mencapai US$126 per barel atau sekitar 75% lebih tinggi dibandingkan level sebelum perang.

Pergerakan harga yang volatil mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Teluk serta ketidakpastian mengenai perkembangan perundingan damai.

Kekhawatiran tersebut semakin meningkat setelah terjadi serangkaian serangan terhadap kapal pada Selasa.

Baca Juga: OPEC Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Permintaan Minyak Dunia 2026

Di bagian selatan Laut Merah, empat awak kapal tewas dalam serangan yang dilakukan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap sebuah kapal kargo kecil di Selat Bab el-Mandeb. Serangan tersebut menjadi aksi mematikan pertama terhadap pelayaran yang dilakukan kelompok itu sejak perang dimulai.

Sementara itu, militer AS mengatakan sebuah helikopter MH-60 Angkatan Laut AS menembakkan dua rudal Hellfire untuk melumpuhkan sistem kemudi sebuah kapal kargo berbendera Panama.

Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan kapal tersebut mengabaikan peringatan berulang untuk berhenti karena dianggap melanggar blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sumber-sumber maritim mengatakan kepada Reuters bahwa kapal tersebut terkena serangan di lepas pantai Pakistan ketika sedang berlayar menuju Teluk Oman.

Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, kontrak berjangka minyak mentah Brent pada Rabu naik 35 sen atau 0,4% menjadi US$89,26 per barel. Kenaikan tersebut menempatkan Brent di jalur penguatan selama enam hari berturut-turut.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa ketidakpastian geopolitik masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar minyak. Jika kebuntuan antara Iran dan AS berlanjut dan gangguan terhadap jalur pelayaran meningkat, risiko terhadap pasokan energi global dapat kembali menjadi perhatian utama pasar.