KONTAN.CO.ID - Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat (AS) di Bahrain dan Kuwait sebagai balasan atas serangan udara terbaru Washington ke wilayah Iran.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Rabu (8/7/2026) menyatakan telah melancarkan operasi gabungan rudal dan drone yang menargetkan sejumlah pangkalan militer AS, termasuk Bandar Salman di Bahrain, markas Armada Kelima Angkatan Laut AS, serta Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait.

Baca Juga: Pelatih Mesir Salahkan Wasit Setelah Argentina Bangkit dan Singkirkan The Pharaohs

IRGC juga mengklaim berhasil menembak jatuh sebuah drone pengintai MQ-9 milik AS yang disebut mencoba mengganggu jalannya operasi tersebut.

Serangan itu memicu sirene peringatan serangan udara di Bahrain dan Kuwait. Militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udaranya tengah menghadapi serangan rudal dan drone yang disebut sebagai serangan "musuh".

Eskalasi terbaru ini terjadi sehari setelah militer AS melancarkan gelombang serangan terhadap Iran dan mencabut izin yang sebelumnya memperbolehkan Teheran menjual minyak mentah. Langkah Washington diambil sebagai respons atas serangan terhadap tiga kapal tanker komersial di Selat Hormuz.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyebut lebih dari 60 kapal cepat milik IRGC menjadi sasaran serangan tersebut sebagai upaya memberikan konsekuensi tegas atas aksi Iran yang dinilai mengganggu pelayaran internasional.

Baca Juga: Update Top Skor Piala Dunia 2026: Messi Unggul, Kane dan Haaland Belum Menyerah

"Agresi yang tidak dapat dibenarkan oleh pasukan Iran merupakan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata dan mengancam kebebasan navigasi," kata CENTCOM dalam pernyataannya.

Sementara itu, Markas Pusat Khatam al-Anbiya, komando militer gabungan tertinggi Iran, mengecam serangan AS sebagai tindakan agresi terang-terangan dan memperingatkan akan memberikan respons yang keras.

Teheran juga menegaskan tidak akan membiarkan campur tangan AS dalam pengelolaan Selat Hormuz.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf turut menuduh AS telah melanggar kesepakatan gencatan senjata, tidak hanya melalui serangan militer terbaru tetapi juga lewat pencabutan izin ekspor minyak Iran serta kebijakan lain yang dinilai merugikan Teheran.

"Era intimidasi dan pemerasan telah berakhir. Kami tidak akan menyerah," tulis Qalibaf melalui media sosial X.

Baca Juga: Bank Sentral Selandia Baru Naikkan Suku Bunga 25 Bps, Sinyalkan Pengetatan Berlanjut

Media Iran sebelumnya melaporkan sejumlah ledakan terjadi di Pulau Kharg yang menjadi pusat ekspor minyak utama Iran, Pulau Qeshm, serta kota pelabuhan Sirik dan Bandar Abbas. Namun, CENTCOM tidak menyebut Pulau Kharg sebagai salah satu target operasinya.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa sasaran serangan meliputi sistem pertahanan udara Iran, sistem pengawasan pesisir, rudal permukaan-ke-udara, rudal jelajah antikapal, hingga lokasi peluncuran drone.

Media pemerintah Iran melaporkan tidak ada korban jiwa dari kalangan sipil. Meski demikian, beberapa warga mengalami luka akibat serpihan proyektil yang menghantam dermaga komersial di Sirik.

Serangan juga dilaporkan mengenai sejumlah dermaga perikanan di Sirik dan Bandar Abbas.

Baca Juga: KTT NATO Dibayangi Kritik Trump, Eropa Berupaya Jaga Soliditas Aliansi

Harga minyak melonjak

Situasi tersebut kembali mengguncang kesepakatan gencatan senjata yang baru dicapai AS dan Iran bulan lalu.

Washington pada Selasa (7/7) juga mencabut izin umum yang sebelumnya memungkinkan Iran menjual minyak ke pasar internasional. Kebijakan tersebut langsung mendorong harga minyak dunia naik lebih dari 3%.

Baca Juga: Saham Chip Korea Selatan Rebound Rabu (8/7) Pagi, Investor Manfaatkan Koreksi Harga

Meski demikian, seorang pejabat AS menyatakan negosiasi menuju kesepakatan damai permanen dengan Iran masih terus berlangsung.

Di sisi lain, Iran memandang pencabutan izin ekspor minyak sebagai pelanggaran terhadap kerangka kesepakatan penghentian konflik. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan AS harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul.

Teheran juga menyatakan akan mengambil langkah apa pun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan negaranya.

Walaupun membantah bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz, Iran mendapat tudingan dari Qatar yang menyebut Teheran berada di balik serangan terhadap sejumlah kapal, termasuk kapal pengangkut gas alam cair (LNG) Al Rekayyat milik Qatar yang dilaporkan terkena serangan drone hingga menyebabkan kebakaran di ruang mesin.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Hampir 2% Rabu (8/7) Pagi, Brent ke US$ 75,54

Selain itu, sebuah kapal tanker minyak berbendera Arab Saudi, yang diyakini merupakan supertanker Wedyan, juga dilaporkan mengalami kerusakan di perairan Oman. Penyebab insiden tersebut masih dalam penyelidikan.

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan tuduhan Qatar membingungkan dan menegaskan Iran tetap menjalankan seluruh komitmennya.

Namun, Teheran mengingatkan kapal-kapal komersial tetap menghadapi risiko apabila melintasi jalur pelayaran yang tidak dikoordinasikan dengan pihak Iran.

Para analis menilai Iran memanfaatkan posisinya di Selat Hormuz sebagai alat tawar dalam perundingan damai dengan AS. Jalur tersebut merupakan salah satu rute distribusi energi terpenting di dunia.

Dalam kesepakatan sementara yang dicapai bulan lalu, Departemen Keuangan AS sempat memberikan izin kepada Iran untuk mengekspor minyak mentah serta produk petrokimia hingga 21 Agustus.

Namun setelah izin itu dicabut, Iran hanya diberi waktu hingga 17 Juli untuk menyelesaikan seluruh transaksi yang masih berjalan.

Baca Juga: Harga Emas Turun ke Level Terendah Sepekan Rabu (8/7) Pagi, Dipicu Ketegangan AS-Iran

Konflik terbaru ini juga terjadi setelah pemakaman besar-besaran Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Kota Qom. Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya tewas pada hari pertama perang.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya berulang kali mengancam akan kembali melancarkan serangan apabila Iran tidak bersedia mencapai kesepakatan damai.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menegaskan perundingan menuju kesepakatan permanen tidak akan dimulai selama ancaman terhadap Iran masih terus berlanjut.