KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Meski nin jauh di sana, perang antara Iran dan Israel yang berkobar bisa memberi dampak ke perekonomian Indonesia, terutama melalui jalur kenaikan harga minyak global. 

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, dampak paling nyata yang bisa dirasakan Indonesia adalah peningkatan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta risiko pelebaran defisit fiskal.

"Perang Iran-Israel langsung berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Saat ini harga minyak Brent sudah naik ke level sekitar US$ 74 per barel, meningkat sekitar 18,6% dibandingkan posisi akhir Mei," kata David kepada Kontan, Senin (16/6).

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Baca Juga: Tiga Dampak Negatif untuk Indonesia Jika Harga Minyak Dunia Terus Naik

David menjelaskan, sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas tersebut.

Menurut David, kenaikan harga minyak tidak hanya memperbesar beban subsidi BBM, tetapi juga dapat mendorong tekanan inflasi impor, termasuk pada harga pangan yang banyak bergantung pada impor.

"Ini berpotensi meningkatkan beban subsidi BBM, yang pada akhirnya menekan anggaran dan memperlebar risiko defisit fiskal. Kenaikan harga minyak juga mendorong tekanan inflasi impor, dan bahan pangan yang impor dapat terdampak," terang David.

Lebih jauh, David menekankan pentingnya langkah mitigasi dari pemerintah untuk mengurangi dampak konflik tersebut terhadap perekonomian domestik. Dari sisi moneter, stabilitas nilai tukar rupiah harus dijaga dengan ketat guna mengendalikan tekanan inflasi yang berasal dari impor, terutama yang terkait dengan lonjakan harga minyak.

"Pengendalian inflasi pangan juga harus menjadi prioritas agar daya beli masyarakat tetap terjaga," ujarnya.

Baca Juga: Ekonom BCA Proyeksi BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,5% di Bulan Ini

Dari sisi fiskal, David menyarankan pemerintah untuk segera menyesuaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi potensi lonjakan kebutuhan belanja subsidi, khususnya subsidi energi.

"Pemerintah perlu menyesuaikan postur APBN untuk mengantisipasi potensi lonjakan belanja subsidi, khususnya subsidi energi," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News