KONTAN.CO.ID - DUBAI. Pemerintah Iran mempertimbangkan untuk mencabut pembatasan akses internet dalam beberapa hari ke depan, setelah pemutusan komunikasi diberlakukan saat aparat keamanan menggunakan kekuatan besar untuk meredam gelombang protes anti-pemerintah. Pernyataan ini disampaikan seorang anggota parlemen senior Iran pada Senin (19/1/2026). Pembatasan internet diterapkan ketika Iran menghadapi kerusuhan domestik terburuk sejak Revolusi Islam 1979. Meski situasi di jalanan relatif tenang dalam sepekan terakhir, tanda-tanda melemahnya kendali otoritas mulai terlihat.
Pada Minggu malam, siaran televisi pemerintah Iran diduga diretas dan sempat menayangkan pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran, yang menyerukan pemberontakan kepada publik.
Baca Juga: UPDATE Senin (5/1): Harga Minyak Naik 1% di Tengah Gejolak Politik Venezuela Aksi protes anti-pemerintah yang pecah pada akhir Desember lalu berhasil ditekan dalam tiga hari dengan kekerasan besar-besaran. Sejak itu, aktivitas di sejumlah wilayah Iran dilaporkan mereda. Namun, seorang pejabat Iran yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim menyebutkan jumlah korban tewas yang telah dikonfirmasi melampaui 5.000 orang, termasuk sekitar 500 anggota aparat keamanan. Kerusuhan terparah terjadi di wilayah barat laut Iran yang mayoritas dihuni etnis Kurdi. Kelompok hak asasi manusia berbasis di Barat juga melaporkan ribuan korban jiwa. Kelompok oposisi menuduh pemerintah membuka tembakan terhadap demonstran damai untuk membungkam perbedaan pendapat. Sementara itu, para pemimpin ulama Iran membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa kerumunan bersenjata, yang didorong oleh musuh asing, telah menyerang rumah sakit dan masjid.
Baca Juga: IHSG Berpeluang Tembus 8.000 di Tengah Gejolak Ekonomi, Berikut Rekomendasi Sahamnya Jumlah korban dalam kerusuhan kali ini jauh melampaui gelombang protes sebelumnya pada 2022 dan 2009. Kekerasan tersebut sempat memicu ancaman berulang dari Presiden AS Donald Trump untuk melakukan intervensi militer, meskipun pernyataan itu mereda setelah pembunuhan massal berhenti. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan keputusan pemulihan layanan internet akan ditentukan oleh lembaga keamanan tertinggi negara. Menurutnya, akses internet akan kembali dibuka “segera setelah kondisi keamanan dinilai memadai”. Anggota parlemen lainnya yang dikenal berhaluan keras, Hamid Rasaei, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih awal menanggapi keluhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terkait lemahnya pengawasan ruang siber. Selama beberapa hari menjelang puncak kerusuhan, akses komunikasi di Iran, termasuk internet dan sambungan telepon internasional, hampir sepenuhnya terputus. Pembatasan tersebut kini mulai dilonggarkan, sehingga laporan mengenai dugaan serangan terhadap para pengunjuk rasa mulai bermunculan.
Baca Juga: Macron Hadapi Tenggat Penentuan Perdana Menteri Baru Prancis di Tengah Krisis Politik Dalam peretasan siaran televisi pemerintah pada Minggu lalu, layar menampilkan tayangan berdurasi beberapa menit dengan judul “berita sebenarnya tentang revolusi nasional Iran”.
Tayangan tersebut memuat pesan dari Reza Pahlavi yang menyerukan perlawanan untuk menggulingkan pemerintahan ulama Syiah yang berkuasa sejak revolusi 1979. Reza Pahlavi belakangan muncul sebagai salah satu suara oposisi paling menonjol dan menyatakan niatnya untuk kembali ke Iran. Namun, dukungan nyata terhadap dirinya di dalam negeri masih sulit diverifikasi secara independen.
