KONTAN.CO.ID - Iran menyerukan kepada pemilih Amerika Serikat (AS) untuk menolak sekutu Presiden Donald Trump di Kongres, ketika pasukan AS menyelesaikan penarikan dari pangkalan-pangkalan yang tersisa di Irak pada Rabu (30/9/2026).

Seruan tersebut disampaikan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) melalui surat terbuka setebal 26 halaman yang dipublikasikan pada Selasa (29/9).

Dalam surat itu, IRGC meminta warga AS menggunakan hak politik mereka untuk mengganti para pemimpin yang sedang menjabat serta menolak dukungan AS terhadap Israel dan intervensi militer di luar negeri.

Baca Juga: Boom AI Dorong Penggalangan Dana Saham Asia Menuju Rekor 2021

"Singkirkan dari kekuasaan para politisi jahat, penuh tipu daya, dan kejam yang bertanggung jawab atas kondisi Amerika saat ini," demikian isi surat tersebut, seperti dikutip Reuters.

Seruan Iran tersebut muncul menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm AS pada 3 November 2026.

Reuters/Ipsos dalam survei yang diterbitkan 21 September menemukan hanya 17% responden yang menyetujui penanganan Trump terhadap biaya hidup, sementara 34% menyetujui serangan AS terhadap Iran.

Namun, surat IRGC tersebut dinilai kemungkinan tidak banyak memengaruhi pemilih AS karena distribusinya terbatas dan diterbitkan melalui media Iran.

Trump sebelumnya berkampanye pada 2024 dengan janji menghindari perang baru, mengakhiri konflik yang sedang berlangsung, serta menurunkan inflasi.

Konflik dengan Iran yang dilancarkan AS bersama Israel justru turut mendorong kenaikan harga bahan bakar global dan memperluas ketegangan di Timur Tengah.

Baca Juga: Rupiah Menguat ke Rp17.900 Rabu (30/9) Pagi, Mata Uang Asia Bergerak Variatif

AS Tarik Pasukan dari Irak

Penarikan pasukan AS dari Irak menandai berakhirnya lebih dari dua dekade kehadiran militer AS di negara tersebut. Pasukan AS pertama kali masuk pada 2003 dalam invasi yang menggulingkan Saddam Hussein.

Penarikan terakhir ini sebelumnya disepakati pada 2024 di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden dan kemudian dilaksanakan pada masa pemerintahan Trump.

Iran menyambut penarikan tersebut sebagai kemenangan bagi jaringan kelompok bersenjata sekutunya di kawasan.

Teheran selama ini menyatakan tujuan akhirnya adalah mendorong pasukan AS meninggalkan seluruh kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, sejumlah analis dan pejabat Irak mengkhawatirkan dampak keamanan setelah pasukan AS pergi.

Berkurangnya dukungan intelijen dan pengawasan AS dinilai dapat membuka ruang bagi kelompok bersenjata yang didukung Iran maupun Islamic State untuk meningkatkan aktivitasnya.

Baca Juga: Yield Obligasi Global Melonjak, Pasar Saham Relatif Bertahan pada September

Qatar Dorong Diplomasi

Di tengah berlanjutnya konflik AS-Iran, Qatar kembali berupaya menjadi mediator. Pemerintah Qatar mengatakan, pihaknya terus menyampaikan pesan antara Washington dan Teheran untuk mencari titik temu yang dapat mengakhiri perang.

"Kami saling bertukar pesan antara kedua pihak dan berupaya membangun titik temu untuk mencapai kesepakatan yang dapat menyelamatkan kita semua dari dampak konflik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari kepada wartawan.

Pejabat AS dan Iran telah berbicara secara terpisah dengan mediator Qatar pada Senin (28/9). Namun, belum jelas apakah komunikasi tersebut berlanjut pada Selasa.

Perundingan AS dan Iran sejauh ini belum menghasilkan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Jalur strategis tersebut sebelumnya menjadi jalur sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia sebelum perang dimulai pada Februari.

Iran sebelumnya mengajukan proposal perdamaian dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencakup hitung mundur tujuh hari sebelum pembukaan kembali Selat Hormuz serta penghentian sementara pertempuran.

Trump menolak proposal tersebut pada Sabtu (26/9), meski Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan Washington belum secara resmi menyampaikan penolakan melalui mediator.

Baca Juga: Impor Emas China Naik Tajam pada 2026, Padahal Jadi Produsen Terbesar Dunia

Trump pada Selasa kembali mengatakan bahwa Iran pada akhirnya akan menyerah. Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Konflik tersebut telah menekan kemampuan militer konvensional Iran dan memperburuk kondisi ekonominya.

Teheran membalas dengan serangan rudal dan drone terhadap sekutu AS di kawasan Teluk serta membatasi lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, yang turut mendorong kenaikan harga energi dunia.

Iran menyatakan tidak memiliki senjata nuklir dan membantah berupaya mengembangkannya. Teheran mengatakan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai merupakan haknya sebagai negara yang menjadi pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).