KONTAN.CO.ID - DUBAI. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan bahwa sikap Teheran terhadap pengembangan senjata nuklir tidak akan mengalami perubahan signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Al Jazeera yang dirilis melalui media Iran pada Rabu.

Araqchi menegaskan bahwa kepemimpinan tertinggi Iran yang baru belum secara terbuka menyampaikan pandangannya terkait isu tersebut. Ia juga menambahkan bahwa belum berada dalam posisi untuk menilai pandangan yurisprudensi maupun politik dari Mojtaba Khamenei, yang kini disebut sebagai pemimpin tertinggi Iran.

Sebelumnya, mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei diketahui menolak pengembangan senjata pemusnah massal melalui sebuah fatwa atau dekrit keagamaan yang dikeluarkan pada awal 2000-an. Sikap tersebut menjadi dasar posisi resmi Iran selama bertahun-tahun.

Manjakan Pelanggan, Lazada 3.3. Ramadan Mega Sale Gelar Diskon Hingga 95%

Di sisi lain, negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Israel, telah lama menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun, otoritas Iran secara konsisten menyatakan bahwa program nuklir mereka semata-mata untuk tujuan damai dan sipil

Baca Juga: Pengiriman Mobil Listrik Xiaomi Anjlok di Awal Tahun 2026

Usulan Protokol Baru untuk Selat Hormuz 

Dalam pernyataannya, Araqchi juga mengemukakan pandangan mengenai masa depan Selat Hormuz setelah konflik berakhir. Ia menyatakan keyakinannya bahwa negara-negara di kawasan Teluk perlu menyusun protokol baru guna memastikan jalur pelayaran di selat strategis tersebut dapat berlangsung dengan aman dan sesuai dengan kepentingan Iran serta kawasan.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi global, di mana sekitar seperlima minyak dan gas alam cair dunia melintasinya. Iran sebelumnya menyatakan penutupan sementara jalur tersebut dengan alasan keamanan, seraya menegaskan tidak akan membiarkan pasokan energi mencapai Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya.

Pada hari sebelumnya, Ketua Parlemen Iran menyampaikan melalui unggahan media sosial bahwa kondisi Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang.

Amerika Serikat dilaporkan telah berupaya membangun koalisi angkatan laut untuk mengawal kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Namun, sebagian besar sekutu NATO menyatakan tidak ingin terlibat dalam operasi militer melawan Iran.

Prancis, anggota NATO, menyebut hanya akan mempertimbangkan pembentukan koalisi internasional bersama setelah tercapai gencatan senjata dan dilakukan negosiasi dengan Teheran.

Baca Juga: Harga Emas Turun, Kekhawatiran Inflasi Memperkuat Taruhan Kebijakan Hawkish The Fed

Araqchi menegaskan bahwa akhir perang hanya dapat dibayangkan apabila konflik benar-benar berakhir secara permanen di seluruh kawasan serta Iran memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami.

Serangan dan Tuduhan di Kawasan Teluk

Terkait serangan Iran di kawasan Teluk yang tidak hanya menyasar pangkalan militer Amerika Serikat tetapi juga berdampak pada wilayah permukiman dan komersial, Araqchi menyebut hal tersebut terjadi karena pergeseran lokasi pasukan AS ke area perkotaan.

“Di mana pun pasukan Amerika berkumpul atau terdapat fasilitas mereka, tempat-tempat tersebut menjadi sasaran. Mungkin sebagian berada dekat dengan kawasan perkotaan,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa negara-negara di kawasan merasa terganggu dan warganya terdampak oleh serangan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada Amerika Serikat, yang menurutnya memulai perang pada 28 Februari