KONTAN.CO.ID - Harapan tercapainya kesepakatan damai yang lebih permanen antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali menghadapi hambatan.

Pemerintah Iran menegaskan tidak akan menggelar pertemuan langsung dengan utusan AS yang telah tiba di kawasan Timur Tengah, sehingga memperkecil peluang tercapainya terobosan diplomatik dalam waktu dekat.

Baca Juga: Dolar AS Menguat Rabu (1/7), Yen Jepang Terpuruk ke Level Terendah dalam 40 Tahun

Mengutip Reuters, Selasa (1/7/2026), pejabat Iran menyatakan kedua negara masih harus menyelesaikan implementasi gencatan senjata yang disepakati dua pekan lalu sebelum membahas isu yang lebih kompleks, termasuk pembatasan program nuklir Teheran.

Perkembangan tersebut menunjukkan masih lebarnya perbedaan pandangan kedua negara terkait poin-poin utama dalam kerangka kesepakatan awal.

Kesepakatan itu mencakup komitmen Iran untuk melonggarkan pembatasan pelayaran di Selat Hormuz sebagai imbalan insentif ekonomi, serta membuka masa negosiasi selama 60 hari menuju perjanjian damai permanen.

Utusan khusus AS Steve Witkoff dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, tiba di Doha, Qatar, untuk mengikuti perundingan tingkat tinggi.

Namun, pemerintah Iran dan Qatar menyatakan bahwa delegasi AS hanya akan bertemu dengan mediator, bukan dengan pejabat Iran secara langsung.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan, tidak ada agenda pertemuan dengan pihak AS dalam waktu dekat.

"Tidak ada pertemuan dalam level apa pun dengan pihak Amerika yang dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan kedua negara hanya akan memulai pembicaraan teknis melalui jalur yang lebih rendah.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Lagi Rabu (1/7) Pagi, Brent ke US$ 73,45 & WTI ke US$ 70,13

Trump Dikabarkan Pertimbangkan Opsi Militer

Di tengah mandeknya proses diplomasi, The Wall Street Journal melaporkan Presiden Donald Trump sempat mempertimbangkan opsi melancarkan serangan militer lanjutan terhadap Iran.

Laporan tersebut menyebut Trump berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine mengenai kemungkinan serangan tambahan. Namun hingga kini, Reuters belum dapat memverifikasi informasi tersebut secara independen.

Meski begitu, laporan menyebut Trump untuk sementara memilih memberi ruang lebih besar bagi jalur diplomasi, meskipun sebelumnya beberapa kali mengancam akan kembali menyerang Iran.

Baca Juga: Panduan Aturan Extra Time dan Adu Penalti di Fase Gugur Piala Dunia 2026

Selat Hormuz Masih Jadi Titik Sengketa

Salah satu isu utama yang masih menjadi sumber perbedaan adalah pengelolaan Selat Hormuz, jalur pelayaran yang mengalirkan sekitar 20% perdagangan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia sebelum konflik pecah pada akhir Februari lalu.

Aktivitas pelayaran melalui selat tersebut mulai pulih, tetapi Iran menegaskan tetap memiliki hak bersama Oman untuk mengatur lalu lintas kapal.

Ketua parlemen Iran sekaligus negosiator utama Mohammed Baqer Qalibaf mengatakan, Iran berencana mulai menerapkan pungutan bagi kapal yang melintas pada pertengahan Agustus, setelah masa negosiasi 60 hari berakhir.

"Kedaulatan atas Selat Hormuz berada di tangan Iran dan Oman. Lalu lintas di selat tersebut diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Iran," ujar Qalibaf dalam siaran televisi pemerintah.

Pernyataan itu langsung ditolak Washington. Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan Iran tidak akan diizinkan memungut biaya terhadap kapal yang melintasi jalur pelayaran internasional tersebut.

"Situasi ini tidak akan berakhir dengan Iran memungut tarif dari kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz," kata Vance dalam wawancara dengan The Michael Knowles Show.

Vance juga mengklaim arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz telah kembali ke tingkat sebelum perang, bahkan pada beberapa hari telah melampaui volume sebelumnya.

Baca Juga: Bank Dunia Hentikan Pinjaman ke China Mulai 2031, Ini Alasannya

Harga Minyak Turun, Risiko Inflasi Masih Mengintai

Di tengah ketidakpastian diplomatik, harga minyak dunia justru mengalami penurunan sejak akhir pekan lalu setelah sempat melonjak akibat aksi saling serang antara kedua negara.

Meski demikian, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperingatkan bahwa banyak negara, terutama yang rentan, masih berpotensi menghadapi kenaikan harga pangan dan energi meskipun pasar energi mulai stabil.

Konflik tersebut juga meningkatkan tekanan inflasi global dan menjadi tantangan politik bagi Presiden Trump menjelang pemilu paruh waktu AS pada November mendatang yang akan menentukan komposisi Kongres.

Selain itu, kesepakatan sementara antara AS dan Iran juga mencakup upaya mengakhiri konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah di Lebanon.

Namun, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, yang merupakan sekutu Hezbollah, meragukan efektivitas kerangka kesepakatan yang dimediasi AS tersebut.

Sejumlah analis menilai proses perdamaian di Lebanon berisiko mengalami kebuntuan karena penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan dikaitkan dengan tuntutan pelucutan senjata Hezbollah.