KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) buntut kasus dugaan penyadapan ilegal pada Presiden Prabowo Subianto. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 9 jam hari ini, dari pukul 09.00 WIB-18.00 WIB. "Putusan pertama, sanksi terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuayan tercela. Kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Irjen Eko Hadi Santoso Diberhentikan Secara Tidak Hormat dari Kepolisian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) buntut kasus dugaan penyadapan ilegal pada Presiden Prabowo Subianto. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 9 jam hari ini, dari pukul 09.00 WIB-18.00 WIB. "Putusan pertama, sanksi terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuayan tercela. Kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).