KONTAN.CO.ID - Pemerintah masih gencar menerapkan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Menurut Bambang Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dengan adanya sertifikasi ini, Indonesia mampu meyakinkan pasar internasional bahwa industri kelapa sawit dalam negeri dilaksanakan dengan tata kelola yang benar.

"Lewat ISPO ini, kita ingin meyakinkan pasar internasional bahwa kelapa sawit dilaksanakan dengan tata kelola dan kaidah yang baik, tidak mempekerjakan ibu hamil dan anak dibawah umur. Selama ini sudah tapi sertifikatnya perlu dibuktikan," jelas Bambang, Jakarta, Selasa (29/8).

Menurut Bambang, Sertifikasi ISPO ini dapat menghalau kampanye negatif atas minyak kelapa sawit Indonesia. Apalagi beberapa waktu lalu Parlemen Uni Eropa sudah mengeluarkan resolusi sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit. Hal tersebut dikarenakan bisnis sawit Indonesia dinilai masih menciptakan banyak masalah, seperti deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Azis Hidayat, Ketua Sekretariat ISPO. Menurutnya, seritifikasi ISPO justru ini dibentuk karena adanya tuntutan dari Eropa yang meminta produk minyak sawit di Indonesia harus berkelanjutan.

Karena itu, Azis menyayangkan tindakan Uni Eropa. "Salah satu komitmen menyusun ISPO karena ada deklarasi Amsterdam tahun 2015 bahwa tahun 2020 itu produk yang masuk ke Eropa harus sustainability. Kita sudah memenuhi tuntunan mereka, tetapi ya begini jadinya. Kita lihat saja bagaimana ke depannya," tutur Azis.

Sementara itu, Joko Supriyono Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan bahwa ISPO harus digunakan sebagai alat negosiasi perdagangan di pasar dunia sehingga perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia dapat terlindungi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto