KONTAN.CO.ID - Israel memutuskan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur sebagai respons atas rencana Inggris, Prancis, dan Kanada membatasi impor dari permukiman Israel di Tepi Barat. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan, selain penutupan konsulat, Inggris juga tidak lagi berpartisipasi dalam misi koordinasi yang dipimpin Amerika Serikat untuk Gaza.
Baca Juga: Surplus Dagang China Tembus 360,6 Miliar Euro, UE Desak Langkah Konkret Sejumlah pejabat Inggris dan warga negara asing lainnya juga akan dilarang memasuki Israel. Saar mengatakan keputusan tersebut telah dikoordinasikan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “Langkah Inggris secara moral menyimpang dan merupakan campur tangan terang-terangan terhadap urusan negara berdaulat dan proses pemilihannya,” ujar Saar, Selasa (8/9/2026). Ia juga mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband terkait kebijakan Israel, dengan menyebut tuduhan yang disampaikan sebagai kebohongan yang keterlaluan. Konsulat Inggris di Yerusalem Timur memiliki akreditasi untuk Otoritas Palestina di Tepi Barat. Israel dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada akhir Oktober mendatang.
Baca Juga: Korea Selatan Kirim Tim ke Selat Hormuz, Belum Putuskan Pengerahan Pasukan Tekanan Perdagangan terhadap Israel Keputusan Israel tersebut muncul setelah Inggris, Prancis dan Kanada pada Selasa mengumumkan langkah perdagangan yang menargetkan produk dari permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan tersebut menjadi rangkaian terbaru tindakan sejumlah negara terhadap kebijakan permukiman Israel dan menunjukkan meningkatnya tekanan diplomatik terhadap Israel dari sebagian negara yang selama ini menjadi sekutunya. Sejumlah negara lain juga menyatakan kesiapan mengambil langkah lebih lanjut untuk mempertahankan solusi dua negara, yakni pembentukan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Tekanan meningkat di tengah kekhawatiran terhadap ekspansi permukiman Israel dan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel. Miliband mengatakan Inggris tidak bisa lagi sekadar mengecam ketidakadilan dan penderitaan, tetapi perlu mengambil tindakan untuk menentang perluasan permukiman Israel.
Baca Juga: Prancis Mulai Proses Larangan Produk dari Permukiman Israel di Tepi Barat Menurut dia, ekspansi permukiman tersebut mengancam kelangsungan pembentukan negara Palestina. PBB, Palestina, dan sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional. Israel menolak pandangan tersebut.
Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand mengatakan pemerintah Kanada secara konsisten memandang solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian jangka panjang yang juga mempertimbangkan kepentingan keamanan Israel. “Permukiman ilegal di Tepi Barat secara signifikan merusak tujuan tersebut,” tulis Anand melalui platform X.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pemerintah Israel membiayai sebagian kelompok pemukim paling radikal di Tepi Barat. Kelompok tersebut menggunakan pos-pos permukiman ilegal untuk mendorong warga Palestina meninggalkan wilayah mereka.
