KONTAN.CO.ID - YERUSALEM. Pada Minggu (17/11/2024), militer Israel mengeluarkan pemberitahuan panggilan wajib militer kepada lebih banyak anggota komunitas ultra-Ortodoks untuk memperkuat pasukannya saat bertempur di perbatasan selatan dan utara.

Langkah ini dinilai dapat semakin mengobarkan ketegangan antara warga Israel yang religius dan sekuler.

Reuters melaporkan, Mahkamah Agung memutuskan pada bulan Juni bahwa kementerian pertahanan tidak dapat lagi memberikan pengecualian menyeluruh kepada siswa seminari Yahudi dari wajib militer. Pengaturan ini berlaku sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 ketika jumlah ultra-Ortodoks, atau Haredi, masih sedikit.

Saat Israel berperang melawan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, kementerian pertahanan Israel mengatakan pada hari Jumat bahwa 7.000 anggota komunitas akan secara bertahap menerima pemberitahuan, dimulai pada hari Minggu (17/11/2024).

Sebuah pernyataan dari kementerian pertahanan Israel mengatakan bahwa mereka akan bekerja dengan para pemimpin komunitas untuk memastikan tentara ultra-Ortodoks dapat mempertahankan gaya hidup religius mereka saat bertugas.

Baca Juga: Imbas Serangan Israel di Baalbek, Lebanon, 6 Orang Tewas dan 11 Orang Luka-Luka

Pada bulan Juli, pihak militer Israel memanggil 1.000 pria ultra-Ortodoks. Perubahan kebijakan baru tersebut ditentang oleh dua partai keagamaan dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menimbulkan tekanan berat pada koalisi sayap kanan.

Para pemimpin komunitas ultra-Ortodoks yang berkembang pesat mengatakan bahwa memaksa siswa seminari untuk melayani bersama orang Israel sekuler termasuk wanita berisiko menghancurkan identitas mereka sebagai orang Yahudi yang religius.

Pemerintah menghadapi tekanan yang meningkat dari tentara cadangan Israel, yang sebagian besar telah bertugas sejak tahun lalu, untuk merekrut anggota ultra-Ortodoks.

Tonton: Muslim Pendukung Trump Kecewa dengan Pilihan Kabinet Pro-Israel

Penyiar publik Israel Kan melaporkan pada hari Minggu bahwa beberapa rabi mendesak mereka yang menerima pemberitahuan wajib militer untuk menolak hal tersebut.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie