KONTAN.CO.ID - LONDON/TEL AVIV/PARIS. Hubungan diplomatik Israel dan Inggris kembali memanas setelah Israel memutuskan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur sebagai respons atas rencana Inggris, Prancis, dan Kanada melarang impor produk yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari respons Israel terhadap langkah ketiga negara yang dinilai semakin menekan kebijakan permukiman Israel di wilayah Tepi Barat. Selain menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur, Israel juga menyatakan tidak akan lagi berpartisipasi dalam misi koordinasi yang dipimpin Amerika Serikat terkait Gaza.
Saar juga mengatakan sejumlah pejabat Inggris dan warga negara asing lainnya akan dilarang memasuki Israel. Salah satu nama yang disebut adalah mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn. "Langkah Inggris tersebut secara moral menyimpang dan merupakan bentuk campur tangan terang-terangan terhadap urusan negara berdaulat serta proses pemilunya," kata Saar. Ia juga mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengenai dugaan pembersihan etnis terhadap warga Palestina oleh Israel. Saar menyebut tuduhan tersebut sebagai "kebohongan yang keterlaluan". Konsulat Inggris di Yerusalem Timur diketahui memiliki akreditasi kepada Otoritas Palestina di Tepi Barat.
Baca Juga: Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz Merosot di Tengah Eskalasi Perang AS-Iran Saar mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait respons tersebut. Ia juga menuduh Inggris berupaya mencampuri pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober.
Inggris, Prancis, Kanada Perketat Tekanan Perdagangan
Langkah Israel tersebut muncul setelah Inggris, Prancis, dan Kanada pada Selasa mengumumkan kebijakan perdagangan yang menyasar produk dari permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan tersebut menjadi rangkaian terbaru tindakan yang ditujukan untuk menekan kebijakan permukiman Israel dan menunjukkan meningkatnya jarak diplomatik Israel dengan sejumlah negara yang selama ini merupakan sekutu tradisionalnya. "Hari ini menjadi titik balik lebih lanjut dalam pendekatan kami untuk melindungi solusi dua negara," kata Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam pernyataan bersama. Ketiga pemimpin tersebut mengatakan akan membawa dan mendorong upaya mereka dalam agenda Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September. Dalam pernyataan terpisah, menteri luar negeri dari sembilan negara lainnya, termasuk Denmark, Norwegia, Polandia, Spanyol, dan Swedia, kembali menegaskan dukungan terhadap penyelesaian konflik melalui solusi dua negara. Solusi tersebut mengacu pada pembentukan negara Palestina yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel. "Bersama-sama, kami teguh pada pendirian bahwa solusi dua negara harus dilindungi, dan kami akan mengambil tindakan untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan," kata mereka. Miliband mengatakan Inggris tidak bisa lagi sekadar "mengecam" ketidakadilan dan penderitaan, tetapi harus mengambil tindakan untuk menentang perluasan permukiman Israel di Tepi Barat. Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand mengatakan negaranya selama puluhan tahun meyakini solusi dua negara merupakan pilihan terbaik untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Timur Tengah sekaligus menjawab kekhawatiran keamanan Israel. "Permukiman ilegal di Tepi Barat secara signifikan melemahkan tujuan-tujuan tersebut," tulis Anand melalui platform X.
Baca Juga: Perang Timur Tengah Memanas, Houthi Serang Fasilitas Minyak Arab Saudi PBB, Palestina, dan sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal berdasarkan hukum internasional. Namun, Israel membantah pandangan tersebut.
Produk Pertanian Jadi Sasaran Utama
Produk utama yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat merupakan komoditas pertanian, termasuk kurma, buah jeruk, tanaman herbal, dan anggur. Namun, nilai produk tersebut hanya menyumbang sebagian kecil dari total ekspor Israel. Karena itu, larangan perdagangan yang diberlakukan Inggris, Prancis, dan Kanada diperkirakan lebih bersifat simbolis dan tidak akan memberikan pukulan besar terhadap arus perdagangan bilateral yang lebih luas. Meski demikian, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya lebih besar untuk memperkuat dukungan terhadap solusi dua negara. Tekanan tersebut muncul pada saat Israel mengumumkan rencana pembangunan sekitar 1.000 rumah baru di Tepi Barat. Prancis mengatakan perluasan permukiman yang "menggila" serta meningkatnya kekerasan menjadi alasan negara tersebut mengambil tindakan terhadap produk dari permukiman Israel. Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menilai sanksi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Tepi Barat. Washington juga menegaskan tidak akan melarang impor produk dari permukiman Israel. Kepala Rabbi Inggris, Sir Ephraim Mirvis, turut mengecam rencana sanksi tersebut. Ia menyebut kebijakan itu sebagai "hari yang kelam bagi Yahudi Inggris" dan menuduh pemerintah Inggris menjalankan "politik pencitraan". "Tindakan-tindakan ini hanya akan berhasil memperkuat ekstremisme yang justru ingin mereka targetkan," tulis Mirvis melalui X.
Inggris Soroti Dugaan Pembersihan Etnis
Miliband, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris sejak Juli, mengambil sikap lebih keras dengan mengatakan Inggris meyakini telah terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat. "Hari ini kami menolak untuk hanya menjadi penonton atas penderitaan yang semakin besar dan kehancuran solusi dua negara," kata Miliband. Ia menegaskan Inggris tidak ingin hanya menjadi penonton terhadap penderitaan yang semakin besar dan kehancuran prospek solusi dua negara. Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah proyek permukiman Israel di E1, kawasan Tepi Barat yang berada tidak jauh dari Yerusalem. Proyek tersebut menjadi kontroversial karena lokasinya berada di wilayah yang oleh Palestina diproyeksikan sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.
Hubungan Israel dan Inggris Semakin Tegang
Hubungan Israel dan Inggris dalam beberapa tahun terakhir semakin memburuk. Pemerintah Inggris berulang kali mengkritik tindakan Israel di Gaza, perluasan permukiman di Tepi Barat, serta meningkatnya serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
Baca Juga: Harga Minyak Brent Dekati US$ 100, Dipicu Serangan Baru di Timur Tengah Pada 2025, Inggris bergabung dengan sejumlah negara lain dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari upaya mendorong solusi dua negara. Inggris sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi terhadap permukiman di Tepi Barat pada Juni.
Sementara itu, keputusan Prancis melarang produk dari permukiman Israel muncul di tengah meningkatnya frustrasi sejumlah negara anggota Uni Eropa yang mendorong respons bersama di tingkat blok. Namun, hingga kini, upaya tersebut belum memperoleh mayoritas yang diperlukan untuk menghasilkan kebijakan bersama Uni Eropa, terutama karena penolakan dari sejumlah negara, termasuk Jerman. Miliband mengatakan aturan baru Inggris terkait pembatasan perdagangan tersebut akan mulai berlaku dalam waktu enam hingga sembilan bulan. Namun, pemerintah Inggris juga segera menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukim Israel yang dianggap ekstremis. Di sisi lain, Miliband mengatakan Inggris tetap mengakui ancaman yang ditimbulkan Iran terhadap Israel. Inggris juga akan menjatuhkan sanksi terhadap lembaga keuangan Al-Qard Al-Hassan yang dikelola Hezbollah serta memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran sejalan dengan kebijakan Uni Eropa dan Amerika Serikat.
