KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha baja yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan dinilai dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat di industri baja nasional. Meski dampak langsungnya sulit diukur, penertiban tersebut diyakini akan memberikan sentimen positif bagi prospek industri.

Chief Strategy and Business Development Officer sekaligus Corporate Secretary & Investor Relations PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP), Johanes W. Edward menilai, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi seluruh pelaku usaha.

"Jelas. Tentunya ini adalah kabar yang baik, di mana kepatuhan pajak merupakan kewajiban setiap warga dan pengusaha di Indonesia," ujar Johanes kepada Kontan, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga: MPR: Ketergantungan Impor Energi Bikin Ketahanan Energi RI Rentan

Pernyataan tersebut merespons pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut mendapat tekanan dari sejumlah pelaku industri baja nasional usai melakukan inspeksi mendadak terhadap perusahaan baja asal China di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Perusahaan tersebut diduga belum membayar pajak sesuai dengan skala aktivitas usahanya.

Menurut Johanes, sulit menghitung secara pasti besaran dampak penertiban terhadap utilisasi kapasitas produksi, investasi maupun penjualan industri lantaran kapasitas produksi perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran belum diketahui.

Namun secara umum, ia meyakini penegakan aturan akan membawa dampak positif bagi iklim usaha di sektor baja.

"Agak sulit menghitung dampak langsung tanpa diketahui kapasitas produksi pelanggar ini. Namun demikian secara umum pasti akan berdampak sangat positif," katanya.

Di luar aspek penegakan kepatuhan perpajakan, Johanes menilai pemerintah juga perlu memperkuat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di industri baja. Menurutnya, keberadaan standar menjadi faktor penting untuk menciptakan persaingan yang setara sekaligus menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar.

Ia mencontohkan sejumlah produk baja seperti scaffolding, pipa, maupun besi hollow merupakan produk yang berkaitan langsung dengan aspek keselamatan sehingga harus memenuhi standar yang berlaku.

"Yang paling penting adalah penerapan SNI dan pembentukan SNI untuk produk-produk baja. Mengingat umumnya produk baja merupakan produk dengan nilai safety," pungkas Johanes.

Baca Juga: MPR Soroti Kekayaan Energi Indonesia, Tapi Mayoritas Masih Impor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News