KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah, penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berbau politis. 

"Bansos pangan baik yang disalurkan pada akhir tahun 2023 maupun awal tahun 2024, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu," kata Ari pada Kontan.co.id, Kamis (11/1). 

Ari menegaskan tujuan utama penyaluran bantuan pangan ini murni sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga atas kenaikan harga beras saat el nino. 

Baca Juga: Tak Ada Politisasi, Bulog Pastikan Bansos Dibagi Sesuai Aturan

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bantuan pangan beras memang diteruskan sampai dengan Maret 2024.

Bahkan, Jokowi berencana bantuan pangan beras ini berlanjut sampai Juli 2024 jika kondisi fiskal memungkinkan. 

Ari menegaskan proses penyaluran juga diawasi banyak pihak mulai level pemerintahan dari pusat sampai daerah dan desa. 

Target sasaran bansos pangan juga jelas, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari data-data by name by adress.

Selain itu Pemerintah terus mengevaluasi dan melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan pensasaran progran untuk menekan exclusion error agar penyaluranya tepat sasaran. 

Baca Juga: BLT El Nino Diperpanjang Hingga Juni 2024, Cek Penerima Di Cekbansos.kemensos.go.id

"Presiden selalu menekankan agar penyaluran Bansos harus betul-betul tepat sasaran, sehingga pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak," pungkas Ari. 

Diketahui, bantalan bantuan pangan beras ini memang menuai pro dan kontra.

Sejumlah pihak khawatir penyaluran yang berbarengan masa kampanye ini akan membuat bantuan pangan beras dipolitisasi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto