JAKARTA. Kabar mengejutkan keluar dari mulut Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah. Menurut dia, pekan lalu salah seorang Menteri PKS telah mendapatkan pemberitahuan dari orang Istana bahwa PKS telah dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi.

Fahri menjelaskan, sekitar pertengahan pekan lalu, seorang sumber di Istana membocorkan informasi kepada seorang menteri dari kader PKS bahwa partai dakwa tersebut telah dikeluarkan dari koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Sedianya, pemberitahuan ini akan disampaikan secara resmi oleh Presiden SBY melalui surat yang akan dikirim ke PKS pada Sabtu pekan lalu (8/6). Namun, hingga senin malam lalu (10/6), surat tersebut tak kunjung diterima oleh PKS. Oleh sebab itulah, Fahri menjelaskan, semula pada Rabu ini (12/6), Dewan Pimpinan Tinggi  PKS sudah mengagendakan rapat dengan Rapat dengan Majelis Syuro PKS. Namun karena surat dari Presiden SBY tak kunjung ada, rapat tersebut terpaksa dibatalkan.

"Karena sikap partai menyikapi keputusan presiden tersebut harus diambil secara kolektif kolegial oleh pimpinan tertinggi Partai," kata Fahri kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR, Rabu, (12/6).

Fahri menolak menyebut siapa nama orang istana dan nama Menteri PKS yang diberitahukan soal dikeluarkannya PKS dari koalisi. Ia hanya menjanjikan semua akan disampaikan pada waktunya. "Jadi, nanti bisa kalian tanyakan sendiri pada orang yang bersangkutan," kata dia. Belakangan, ketegangan hubungan PKS dengan Koalisi Pemerintahan SBY-Boediono memang semakin meruncing. Hal ini dipicu sikap PKS yang terus berkeras menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan menolak kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dalam pembahasan RAPBN-P 2013.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan