JAKARTA. Pemerintah Indonesia telah mendengar penyesalan yang disampaikan secara tulus dan mendalam oleh Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott di Parlemen Australia kemarin. Kendati demikian, pihak Istana Kepresidenan masih menunggu permintaan maaf resmi Abbott kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal itu ditegaskan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana, Kamis (21/11). "Kami memang mendapat informasi, saat penerimaan perdana menteri Belanda di Jakarta kemarin, bahwa di Parlemen Australia, PM Abbott menyampaikan penyesalan secara tulus dan mendalam. Namun kita menunggu tanggapan resmi Abbot terhadap surat Presiden yang dikirim semalam," tutur Julian. Menurut Julian, sejumlah kerjasama dengan Australia memang telah dihentikan sejak kemarin, Rabu (20/11), khususnya kerjasama pertukaran informasi inteligen, keamanan dan militer. Sementara sejumlah kerjasama lainnya tengah direview. Nantinya, setiap kementerian atau instansi terkait akan merumuskan seperti apa tindak lanjut yang mereka lakukan terhadap kerjasama dengan Australia. Tentunya, semua itu berdasarkan arahan dari presiden SBY. Karena itu, Julian mengatakan, belum ada batas waktu penghentian kerjasama dengan Australia, termasuk penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia beberapa hari yang lalu.
Istana masih menunggu permintaan maaf Australia
JAKARTA. Pemerintah Indonesia telah mendengar penyesalan yang disampaikan secara tulus dan mendalam oleh Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott di Parlemen Australia kemarin. Kendati demikian, pihak Istana Kepresidenan masih menunggu permintaan maaf resmi Abbott kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal itu ditegaskan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana, Kamis (21/11). "Kami memang mendapat informasi, saat penerimaan perdana menteri Belanda di Jakarta kemarin, bahwa di Parlemen Australia, PM Abbott menyampaikan penyesalan secara tulus dan mendalam. Namun kita menunggu tanggapan resmi Abbot terhadap surat Presiden yang dikirim semalam," tutur Julian. Menurut Julian, sejumlah kerjasama dengan Australia memang telah dihentikan sejak kemarin, Rabu (20/11), khususnya kerjasama pertukaran informasi inteligen, keamanan dan militer. Sementara sejumlah kerjasama lainnya tengah direview. Nantinya, setiap kementerian atau instansi terkait akan merumuskan seperti apa tindak lanjut yang mereka lakukan terhadap kerjasama dengan Australia. Tentunya, semua itu berdasarkan arahan dari presiden SBY. Karena itu, Julian mengatakan, belum ada batas waktu penghentian kerjasama dengan Australia, termasuk penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia beberapa hari yang lalu.
