JAKARTA. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono makin gerah dengan sikap DPR yang mengkritik audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas bailout Bank Century. Staf khusus Presiden bidang Informasi Heru Lelono meminta supaya hasil audit forensik BPK jangan dipolitisir. Pasalnya, kata Heru, hasil audit ini merupakan bagian dari proses hukum. "Jangan masuk ke politik. Karena jika masuk tanpa sadar kita tidak menghormati BPK," ujarnya, Selasa (27/12).Menurut Heru, audit forensik harus ditindaklanjti secara hukum supaya menghasilkan keadilan. Sedangkan masuk ke politik hasilnya sebatas kepentingan. Maka, Heru meminta supaya penegak hukum memberikan kepastian hukum kepada nama-nama yang tertera dalam audit tersebut. Tidak terkecuali nama berinisial HEW. Sebagaimana audit forensik menunjukkan nama HEW memiliki transaksi tidak wajar dan aliran dana ke PT MNP. Namun tidak lanjut harus tetap dilakukan penegak hukum, politisi tidak perlu menjustifikasi. "Kan ada banyak nama, itu no problem. Yang penting tindaklanjuti saja secara hukum. Jangan dipolitisir karena akan mengintervensi penegakan hukum," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Istana minta audit forensik bailout Bank Century jangan dipolitisir
JAKARTA. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono makin gerah dengan sikap DPR yang mengkritik audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas bailout Bank Century. Staf khusus Presiden bidang Informasi Heru Lelono meminta supaya hasil audit forensik BPK jangan dipolitisir. Pasalnya, kata Heru, hasil audit ini merupakan bagian dari proses hukum. "Jangan masuk ke politik. Karena jika masuk tanpa sadar kita tidak menghormati BPK," ujarnya, Selasa (27/12).Menurut Heru, audit forensik harus ditindaklanjti secara hukum supaya menghasilkan keadilan. Sedangkan masuk ke politik hasilnya sebatas kepentingan. Maka, Heru meminta supaya penegak hukum memberikan kepastian hukum kepada nama-nama yang tertera dalam audit tersebut. Tidak terkecuali nama berinisial HEW. Sebagaimana audit forensik menunjukkan nama HEW memiliki transaksi tidak wajar dan aliran dana ke PT MNP. Namun tidak lanjut harus tetap dilakukan penegak hukum, politisi tidak perlu menjustifikasi. "Kan ada banyak nama, itu no problem. Yang penting tindaklanjuti saja secara hukum. Jangan dipolitisir karena akan mengintervensi penegakan hukum," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News