JAKARTA. Sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau (Perpu MK), pihak Istana telah menghitung kekuatannya agar bisa lolos di Senayan. Sebagaimana diketahui, Perpu MK banyak ditolak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika penolakan kian besar, tentu berpotensi memakzulkan Presiden dengan alasan inkonstitusional menerbitkan Perpu. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pihaknya telah mempertimbangkan secara matang sebelum Perpu itu diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Istana sudah menghitung kekuatan Perpu MK
JAKARTA. Sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau (Perpu MK), pihak Istana telah menghitung kekuatannya agar bisa lolos di Senayan. Sebagaimana diketahui, Perpu MK banyak ditolak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika penolakan kian besar, tentu berpotensi memakzulkan Presiden dengan alasan inkonstitusional menerbitkan Perpu. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pihaknya telah mempertimbangkan secara matang sebelum Perpu itu diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).