KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Istana Kepresidenan telah mengirim Surat Edaran (SE) kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk tidak menyelenggarakan gelar griya (open house) atau Halal Bihalal secara berlebihan saat Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, surat edaran (SE) itu diterbitkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet paripurna pada Jumat (13/3/2026) pekan lalu.

"Kemarin sesuai dengan petunjuk beliau (Bapak Presiden), kami sudah menyampaikan Surat Edaran untuk kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk kami imbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun Halal Bihalal," kata Prasetyo pasca memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

50+ Asosiasi dan Pemangku Kepentingan Hadir dalam Associations Gathering IHCBS 2026

Baca Juga: Survei LPEM UI: Mayoritas Ekonom Sebut Perekonomian RI Memburuk pada Semester I-2026

Prasetyo menekankan rasa empati kepada korban bencana alam dan masyarakat belum mampu. Oleh karenanya sesuai arahan Presiden Prabowo, acara gelar griya harus sederhana.

"Karena bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik gitu. Jadi kami menghimbau untuk tidak terlalu berlebihan manakala menyelenggarakan kegiatan open house atau halal bihalal," tutur dia.

Di sisi lain, ia menyampaikan, agenda gelar griya Presiden Prabowo pun masih melihat situasi dan kondisi terkini.

"Belum (diputuskan), nanti kita lihat situasinya," jelas Prasetyo.

Pesan Prabowo di sidang kabinet

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto melarang para pejabat untuk tidak menggelar open house secara mewah-mewahan pada Idul Fitri 2026 ini.

Baca Juga: Redam Gejolak Rupiah, Gubernur BI Pastikan Optimalkan Instrumen Moneter

Prabowo mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang terdampak bencana.

"Kita juga harus memberi contoh open house atau apa jangan terlalu mewah-mewahan," ujarnya dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Meski begitu, Prabowo menekankan, larangan ini bukan berarti pejabat tidak menggelar open house, karena roda perekonomian harus tetap berjalan.

"Tapi, kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara. Kalau tidak ekonomi kita juga enggak jalan," imbuh Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News