JAKARTA. Kasus penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap pemimpin negara dan jajaran pemerintah di sejumlah negara di dunia masih menjadi berita hangat.  Apalagi, dalam dua hari terakhir, dikabarkan juga bahwa Gedung Kedutaan Besar AS yang ada di Jalan Medan Merdeka Selatan menyimpan alat penyadap yang canggih.

Dibelakang gedung Kedutaan AS tersebut merupakan Istana Wakil Presiden. Jika benar kabar bahwa kedubes AS itu memiliki alat penyadap, maka sudah pasti Istana Wakil Presiden ikut kena sadap.

Tak heran jika Jusuf Kalla, mantan wakil Presiden (2004-2009), memindahkan kantornya ke dalam kompleks dengan Istana Presiden. Bisa jadi pemindahan tersebut dikarenakan alasan keamanan.

Berdasarkan kabar yang beredar, Istana Wapres yang berada di belakang Kedubes AS tersebut rawan disadap, meskipun signal di daerah ini kerap diacak oleh Pasukan Pengamanan Presiden.

Akhirnya Kantor Wapres pun berpindah ke bangunan bekas kantor Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang terletak di Jalan Veteran III. Begitupun saat Boediono menjabat sebagai Wapres. Sejak Boediono menjabat, hampir semua kegiatan pemerintahan seperti rapat-rapat penting dilaksanakan di Kantor Wapres yang terletak di Jalan Veteran III.

Sementara Istana Wapres yang berada di belakang Kedubes AS hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan seremonial seperti menerima tamu negara, seminar, atau diskusi yang terbuka untuk publik.

Selama ini, Boediono hanya berkantor di Istana Wapres yang berada di jalan Merdeka Selatan pada hari Jumat atau satu hari dalam sepekan. Itu pun karena di Istana Wapres memiliki Masjid yang biasanya digunakan Wapres untuk sholat Jumat. Ssebab di Kantor Wapres di jalan Veteran III tidak memiliki Masjid.

Sejauh pengamatan KONTAN, Wapres jarang sekali mengadakan rapat di Istana Wapres yang berdekatan dengan Kedubes AS. Biasanya, Boediono lebih memilih mengadakan rapat di Kediaman resminya ketimbang di Istana.

Mantan Wapres Jusuf Kalla, ketika ditemui di Studio Kompas TV, pada Rabu (30/10) kemarin mengatakan bahwa tindakan AS menyapa telepon jajaran pemerintah di Indonesia adalah sebuah pelanggaran etika dan hukum diplomatik antar bangsa.

Kendati demikian, ia enggan menjawab apakah pindahnya kantor Wapres yang bertetangga dengan kedubes AS dipicu karena penyadapan.

Menurutnya, jika pemerintah Indonesia bisa membuktikan keberadaan alat penyadap di Kedubes AS yang berbatasan langsung dengan Istana Wapres, maka Indonesia harus  menyampaikan protes keras. Sebab penyadapan seperti itu melanggar etika dan hukum dalam hubungan antar negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan