KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Carole Ghosn, istri dari mantan bos Nissan dan Renault Carlos Ghosn, meminta bantuan kepada Presiden Donald Trump.

Dalam wawancaranya dengan BBC, dia meminta Trump untuk berbicara kepada Perdana Menteri Jepang Abe tentang persidangan yang adil pada suaminya. Kedua pemimpin sendiri akan akan berada di KTT G20 yang berlangsung di Osaka pada akhir Juni nanti.

"Saya seorang ibu rumah tangga yang membesarkan tiga anak, dan mereka membuat saya terdengar seperti wanita yang suka menipu," katanya tentang kabar yang menggambarkan dirinya sebagai biang keladi masalah yang menimpa Ghosn.

Menurut sebuah laporan baru-baru ini, jaksa penuntut Jepang menuduh pasangan itu telah menggunakan uang curian untuk membeli kapal pesiar yang digunakan keluarganya. 

Pasangan ini juga dilaporkan mendapat manfaat dari Renault yang mendanai perombakan Istana Versailles. Keluarga Ghosn mengadakan resepsi pernikahan mereka di tempat itu.

Sementara itu pengacara Ghosn mengatakan pihak keluarga akan mengganti biaya di Istana Versailles yang terkait dengan acara tersebut.

Seperti halnya Carlos Ghosn, dia juga berpendapat bahwa suaminya itu tidak bersalah. Meski tetap cemas dan khawatir tentang masa depannya. "Saya berharap suatu hari masalah ini akan berakhir," katanya.

Carlos Ghosn pertama kali ditangkap pada November 2018 atas tuduhan "indakan pelanggaran serius yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Jaksa menuduh Carlos Ghosn menggunakan uang milik Nissan untuk keuntungan pribadi. 

Mereka menuduh bahwa dari tahun 2015 hingga 2018, Nissan mengirim uang ke dealer di luar negeri yang sebenarnya dikendalikan oleh Ghosn.

Ghosn sendiri adalah salah satu eksekutif paling terkemuka di industri otomotif dan mengawasi aliansi Nissan, Renault dan Mitsubishi Motors. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian memecatnya setelah penangkapannya pada bulan November dan aliansi mengusirnya dari jabatannya pada bulan Maret lalu.

Dia sebelumnya dibebaskan setelah tiga bulan ditahan, sebelum ditangkap lagi pada awal April karena tuduhan baru atas pelanggaran keuangan.

Editor: Tendi Mahadi