KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu perombakan kabinet atau reshuffle semakin kencang menyusul rencana pengunduran Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terjerat kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. 

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian mengungkapkan kriteria sosok Menteri Pertanian yang dibutuhkan Indonesia dalam menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) di sektor pertanian. 

Ia mengungkapkan PR di sektor pertanian hari ini bukan hanya terkait meningkatkan produksi pertanian tetapi perombakan seluruh subsistem di bidang agribisnis.  "Masalah di pertanian ini kompleks, diibaratkan orang sakit ini sudah komplikasi karena terlalu lama dibiarkan salah arah," kata Eliza. 

Baca Juga: Syahrul Yasin Limpo Mundur, Presiden Jokowi Tunjuk Kepala Bapanas Jadi Plt Mentan

Menurutnya PR utamanya adalah perbaikan subsistem agribisnis. Mulai dari perbaikan subsistem hulu seperti pengadaan bibit, pupuk dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik lahan di Indonesia. 

Kedua, subsistem on farm atau produksi. Menteri Pertanian baru perlu menyelesaikan masalah rendahnya produktivitas, penguasaan lahan yang mayoritas dikuasai bukan oleh petani, konservasi lahan yang tinggi hingga ancaman krisis iklim. 

Ketiga, subsistem pemasaran, perlu perbaikan soal rantai pasok yang panjang dan petani sebagai price taker sehingga harga di tingkat petani seringkali ditekan, agar sampai ke konsumen dengan harga yang wajar. 

"Masalah yang sering terjadi, petani kerap bingung memasarkan hasil produksinya karena fasilitas sub terminal agribisnis saat ini kurang optimal," jelas Eliza. 

Baca Juga: Bantah Isu Pemerasan kepada Syahrul Yasin Limpo, Ini Penjelasan Ketua KPK

Keempat, subsistem pengolahan. Ia menilai saat ini hilirisasi produk pertanian di Indonesia masih belum optimal. Kebutuhan industri dan ketersediaan petani sering berbenturan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

"Contoh sederhananya Indonesia termasuk produsen singkong kelima terbesar di dunia, tapi di sisi lain kita masih impor tepung untuk kebutuhan industri dan perdagangan. Berarti di sini kurang terbangunnya linkage antara sektor produksi dan industri," ungkap Eliza. 

Terakhir, subsistem kelembagaan. Menurutnya petani kurang dioptimalkan untuk menjadi wadah transfer pengetahuan, dan gotong royong dalam memasarkan hasil panen.

Selain itu, minimnya produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan petani, sehingga banyak petani yang justru sering terjebak utang di renternir dan bandar. 

Baca Juga: Surya Paloh Koreksi Ucapannya soal akan Membubarkan Nasdem jika Ada Kadernya Korupsi

Sementara, skema asuransi pun dinilai kurang tepat karena masih berdasarkan penilaian dari kerusakan gagal panen. Semestinya dari dua sisi yakni saat gagal panen dan atau ketika harga petani drop. Sehingga petani bisa terlindungi dari gejolak harga. 

"PR tersebut perlu diselesaikan, jadi memang dibutuhkan orang yang ahli di bidangnya yang mengemban amanah sebagai petani dan berpihak ke petani," ungkap Eliza. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli