KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali santer diperbincangkan. Isu ini menguat usai Thomas Djiwandono terpilih sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Namun begitu, rencana ini dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Menurutnya, perombakan yang dimaksud hanya untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang sebelumnya diduduki oleh Thomas.

"Presiden masih melakukan kajian meminta pendapat dengan Menteri Keuangan mengenai pengisian jabatan Wamenkeu yang tadinya diisi oleh Pak Thomas," kata Menteri Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2026).

Inovasi Ekonomi dan Pemberdayaan Holistik Bawa Nasabah PNM Naik Kelas

Prasetyo membantah terkait adanya rencana reshuffle beberapa menteri lain.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Juda Agung Bakal Dilantik Jadi Wamenkeu pada Februari

Dia menegaskan bahwa perombakan pembantu presiden hanya dilakukan untuk jabatan yang kosong yakni posisi Wamenkeu.

Meski begitu, Prasetyo juga tidak menjawab kapan pelantikan itu dilakukan. Menurutnya, saat ini pemerintah juga masih menunggu proses transisi pengisian Deputi Gubernur BI rampung.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan kemungkinan terjadinya perombakan (reshuffle) kabinet merupakan hal yang logis menyusul kosongnya posisi Wakil Menteri Keuangan setelah Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Qodari, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu, menyampaikan kekosongan jabatan tersebut membuka ruang untuk pengisian posisi di kabinet.

"Iya, mungkin (reshuffle) karena Pak Tomi (Thomas) kan ke mana? Ke Deputi kan. Ada yang lowong kan? Ya itu. Kayaknya sih logis saja itu. Kalau itu kan logis saja. Berarti kan harus ada yang diisi," ujar Qodari di kantornya hari ini.

Baca Juga: Soal Reshuffle, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Terkait isu reshuffle, Qodari menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kriteria tersendiri dalam melakukan perombakan kabinet, terutama berkaitan dengan kinerja dan pencapaian target para menteri dan wakil menteri.

Kinerja tersebut, kata dia, dipantau secara rutin oleh Presiden melalui berbagai laporan dan perkembangan yang diterima setiap hari.

Dia juga menuturkan Kepala Negara secara berkala menggelar rapat terbatas untuk memantau dinamika pemerintahan dan perkembangan kinerja jajaran kabinet.

"Karena Presiden itu pegang data terus lihat perkembangan-perkembangan," ucap dia.

Selanjutnya: Kemendag Pastikan Distribusi Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026 Aman Terkendali

Menarik Dibaca: Kebutuhan Ramadan Aman! Indomaret Banjir Diskon Sirup dan Biskuit sampai 4 Februari

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News