JAKARTA. Isu perombakan kabinet arau reshuffle kabinet menjadi cambuk yang melecut sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jokowi untuk meningkatkan kinerja. Apalagi setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengancam bakal mengganti menteri yang kinerjanya tak memuaskan. Terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengungkapkan ketidakpuasannya. Jokowi menyoroti masalah penyerapan anggaran yang rendah. Ini mengindikasikan, masih sedikit program kerja Kabinet Kerja yang terealisasi. Ditambah fakta pelambatan ekonomi di kuartal pertama, dimana pertumbuhan ekonomi hanya 4,71%. Menteri koordinator bidang perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, Jokowi ingin para Menterinya segera mengebut pekerjaannya. Oleh karenanya Sofyan bilang, dalam beberapa waktu ke depan akan ada beberapa proyek yang mulai groundbreaking lagi. "Itu biar penyerapan lebih cepat," katanya, Rabu (6/5) di Istana Negara, Jakarta. Alhasil, sejumlah menteri langsung bergerak. Menteri Perdagangan misalnya langsung membentuk tim pengendali harga. Tujuannya supaya harga beberapa komoditas bisa segera turun. Mendag Rachmat Gobel mengatakan, masalah perombakan kabinet alias reshuffel sepenuhnya kewenangan presiden. Ia menyerahkan semuanya kepada presiden. Menteri lainnya memilih untuk lebih sering memberikan keterangan kepada wartawan. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, hampir setiap hari mengirimkan keterangan tertulis melalui media sosial. Begitu juga dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Hanif Dakhiri, dalam beberapa hari terakhir lebih rajin mengirimkan pesan terkait kebijakannya. Ditengah-tengah isu reshuffle, Hanif juga mengeluarkan kebijakan ekstrim dengan menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke negara-negara Timur-Tengah. Sangat wajar jika mereka kemudian lebih sering menyapa media masa. Sebab salah satu indikator penilaian kinerja para Menteri itu diantaranya harus sering memberikan keterangan kepada media. Bahkan, bobotnya mencapai 5% dari total indikator lainnya.
Isu reshuffle naik, menteri lebih ramah ke media
JAKARTA. Isu perombakan kabinet arau reshuffle kabinet menjadi cambuk yang melecut sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jokowi untuk meningkatkan kinerja. Apalagi setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengancam bakal mengganti menteri yang kinerjanya tak memuaskan. Terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengungkapkan ketidakpuasannya. Jokowi menyoroti masalah penyerapan anggaran yang rendah. Ini mengindikasikan, masih sedikit program kerja Kabinet Kerja yang terealisasi. Ditambah fakta pelambatan ekonomi di kuartal pertama, dimana pertumbuhan ekonomi hanya 4,71%. Menteri koordinator bidang perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, Jokowi ingin para Menterinya segera mengebut pekerjaannya. Oleh karenanya Sofyan bilang, dalam beberapa waktu ke depan akan ada beberapa proyek yang mulai groundbreaking lagi. "Itu biar penyerapan lebih cepat," katanya, Rabu (6/5) di Istana Negara, Jakarta. Alhasil, sejumlah menteri langsung bergerak. Menteri Perdagangan misalnya langsung membentuk tim pengendali harga. Tujuannya supaya harga beberapa komoditas bisa segera turun. Mendag Rachmat Gobel mengatakan, masalah perombakan kabinet alias reshuffel sepenuhnya kewenangan presiden. Ia menyerahkan semuanya kepada presiden. Menteri lainnya memilih untuk lebih sering memberikan keterangan kepada wartawan. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, hampir setiap hari mengirimkan keterangan tertulis melalui media sosial. Begitu juga dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Hanif Dakhiri, dalam beberapa hari terakhir lebih rajin mengirimkan pesan terkait kebijakannya. Ditengah-tengah isu reshuffle, Hanif juga mengeluarkan kebijakan ekstrim dengan menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke negara-negara Timur-Tengah. Sangat wajar jika mereka kemudian lebih sering menyapa media masa. Sebab salah satu indikator penilaian kinerja para Menteri itu diantaranya harus sering memberikan keterangan kepada media. Bahkan, bobotnya mencapai 5% dari total indikator lainnya.
