JAKARTA. Masa jaya mobil murah ramah lingkungan atawa low cost green car (LCGC), boleh jadi tinggal menunggu waktu. Sebab, kecil kemungkinan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan pajak bagi LCGC di pemerintahannya.  

Belum jelas alasan Jokowi menghentikan program mobil murah ini. Spekulasi yang beredar, program LCGC ini sudah salah kaprah, dituding sebagai biang pemborosan bahan bakar minyak (BBM) subsidi,  plus biang kerok kemacetan.

Jokowi hanya menyatakan, mobil LCGC tidak akan dijual di masa pemerintahannya. "Buat pesawat bisa, masa buat mobil tidak. Saya tak akan jual LCGC," tandas Jokowi, Jumat (19/9).

Jika program LCGC dihentikan, artinya pemerintah baru akan mencabut diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) bagi LCGC yang berkisar 0%-75%. Insentif ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 41/2013 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor dan LCGC. 

Namun, rencana Jokowi ini juga belum didukung bulat oleh partai pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Anggota Tim Ekonomi Jokowi-JK, Hendrawan Supratikno, menyatakan, setiap kebijakan pemerintah tak bisa dicabut begitu saja. Lagipula, program LCGC memberi kesempatan kerja masyarakat, transfer teknologi, dan devisa ekspor. "Semua  perlu dikaji berdasarkan kepentingan nasional dan pengembangan industri bangsa," tandasnya, kemarin.

Sebaliknya, Arif Budimanta, anggota Komisi XI DPR dari PDI-P lainnya, setuju dengan niat Jokowi. Sebab, konsep LCGC sudah salah kaprah sejak awal. Selain mendapat diskon PPnBM, LCGC  tetap bisa menggunakan BBM bersubsidi. "Mobil hybrid harusnya yang dapat insentif, bukan LCGC," kata Arif.

Sejauh ini, pabrikan mobil tampak tenang saja. Maklum, mereka tinggal menaikkan harga LCGC jika fasilitas pembebasan PPnBM dihentikan. "Kenaikannya tergantung dari besaran PPnBM yang akan diberlakukan," kata Jongkie D Sugiarto, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kepada KONTAN, kemarin. 

Dampak lainnya, kata Rahmat Samulo, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, Indonesia akan menjadi pasar terbesar industri otomotif negara lain. Sebab, negara lain telah menerapkan LCGC. "Ya, siap-siap saja kita jadi pasar negara lain," ujar Rahmat.

Yayat Supriyatna, Pengamat Transportasi dan Perkotaan menilai, sebaiknya pemerintahan Jokowi tetap melanjutkan program LCGC dengan syarat LCGC tidak memakai bensin. "Biarkan bisnis otomotif berkembang. Masyarakat juga tak bisa dilarang punya mobil," ujarnya.      

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia