KONTAN.CO.ID - JAKARTA – Pemerintahan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, resmi mengambil langkah agresif guna membentengi ekonomi nasional dari hantaman krisis energi global. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memaksa Roma mengeluarkan dekrit darurat untuk memperpanjang pemotongan cukai bahan bakar serta memberikan suntikan modal bagi sektor agribisnis dan eksportir. Baca Juga: Italia Tolak Penggunaan Pangkalan di Sisilia oleh Pesawat AS untuk Perang Iran
Harga Minyak Melonjak 60%! PM Lawrence Wong Peringatkan Krisis Energi Global
© 2026 Konten oleh Kontan
Menjaga Daya Beli
Kebijakan utama yang menjadi tumpuan pemerintah Meloni adalah memangkas cukai Bahan Bakar Minyak (BBM) secara signifikan. Sebelum intervensi, tarif cukai BBM Italia bertengger di angka € 672,90 per 1.000 liter (sekitar € 0,67 per liter). Pemerintah Italia kemudian menyunatnya menjadi € 472,90 per 1.000 liter atau setara €0,47 per liter. Penurunan sebesar € 0,20 per liter ini diharapkan memberikan napas lega di tingkat konsumen, dengan estimasi penurunan harga di SPBU mencapai € 0,25 per liter setelah kalkulasi pajak pertambahan nilai. Untuk memuluskan langkah ini, pemerintah Italia tidak main-main dalam urusan anggaran. Pada tahap awal, dana sebesar € 417,4 juta mereka gelontorkan, yang kemudian ditambah lagi sebesar €500 juta untuk memperpanjang masa berlaku kebijakan. Dengan total beban fiskal mencapai € 917,4 juta—nyaris menyentuh € 1 miliar—skala intervensi ini menunjukkan betapa gentingnya situasi krisis energi di Italia. Baca Juga: AstraZeneca Siap Gelontorkan US$ 15 Miliar di China Hingga 2030Menghukum Spekulan
Tak hanya bermain di sisi pajak, Italia juga memperketat pengawasan pasar. Otoritas berwenang kini memegang mandat penuh untuk menindak praktik price gouging atau aksi ambil untung tidak wajar oleh para spekulan. Langkah preventif ini bertujuan memastikan subsidi negara benar-benar sampai ke tangan konsumen, terutama kelompok rentan, dan tidak "menguap" di rantai distribusi. Ketegasan ini diberikan langsung oleh PM Meloni pada awal Maret dengan menyebut, "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menghentikan spekulasi, bahkan dengan menaikkan pajak perusahaan." katanya. Sedangkan Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini juga menegaskan, pemerintah akan memeriksa perusahaan energi dan siap menghukum jika terbukti spekulasi dengan pasokan bahan bakar ke masyarakat ini.Australia Pangkas Pajak BBM! Subsidi Rp 26 Triliun Demi Redam Dampak Perang Iran
© 2026 Konten oleh Kontan
Pertahankan PLTU hingga 2038
Di sisi pasokan, Italia mengambil keputusan yang cukup kontroversial namun pragmatis: menunda masa pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara hingga tahun 2038. "Italia akan menunda penghapusan pembangkit listrik tenaga batu bara hingga tahun 2038," kata Gilberto Pichetto Fratin, Menteri Lingkungan dan Keamanan Energi Italia Kebijakan ini merupakan manuver tajam dari komitmen awal Italia yang ingin mempercepat transisi energi bersih. Namun, demi stabilitas pasokan domestik dan memangkas ketergantungan pada impor minyak-gas yang fluktuatif, PM Meloni memilih memprioritaskan ketahanan energi jangka pendek ketimbang target lingkungan semata. Intervensi jumbo ini jelas membuat postur anggaran Italia kian sesak. Pemerintah kini tengah melobi Uni Eropa agar memberikan kelonggaran terhadap aturan defisit anggaran. Tanpa fleksibilitas dari Brussels, ruang gerak Italia untuk mempertahankan subsidi dan intervensi harga di masa depan dikhawatirkan akan tercekik. Hal ini krusial untuk melindungi industri manufaktur dan eksportir. Jika biaya energi terus melesat, biaya produksi akan membengkak dan daya saing produk Italia di pasar global bisa terjerembap. Tonton: PM Singapura Peringatkan Risiko Krisis Energi Global, Harga Minyak Sudah Naik 60%Risiko Stagflasi
Prabowo Tiba di Jepang, Lanjut ke Korea Selatan! Indonesia Siap Borong Jet Tempur KF-21
© 2026 Konten oleh Kontan