KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski asing sudah menguasai industri asuransi dalam negeri, ternyata pemerintah semakin memberikan kemudahan untuk menjalani bisnis asuransi di Indonesia.

Hal ini terbukti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. Revisi aturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna Laoly ini resmi berlaku pada 20 Januari 2020.

Salah satu poin menarik terkait aturan kepemilikan asing melebihi 80% ketika peraturan ini mulai berlaku. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman menjelaskan, kepemilikan asing melebihi 80% diperbolehkan asalkan bukan berasal dari perusahaan terbuka serta dilarang menambah persentase kepemilikan asing.

Baca Juga: Mereformasi Otoritas Jasa Keuangan

“Melakukan penambahan modal disetor, kemudian persentase kepemilikan asing setelah penambahan modal disetor dilarang melebihi kepemilikan asing,” kata Lydia, dalam salinan aturan, Kamis (16/1).

Ia melanjutkan, bagi perusahaan ingin menambah modal disetor bukan dari badan hukum atau warga negara Indonesia bisa melalui penawaran umum perdana saham di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah mencabut aturan kewajiban 20% pemenuhan modal dari mitra lokal melalui pasar modal yang terdapat dalam PP Nomor 14 tahun 2018.

Editor: Anna Suci Perwitasari