Izin Pemanfaatan Hutan untuk Tambang Emas Martabe Dicabut, Ini Profil Agincourt
Rabu, 21 Januari 2026 07:33 WIB
Oleh: Adi Wikanto, Sabrina Rhamadanty | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pemanfaatan hutan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Simak profil Agincourt yang mengelola tambang emas Martabe puluhan tahun. Pencabutan ini merupakan dampak lanjutan dari bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan sumber daya alam.
“Dalam rangka penertiban usaha berbasis sumber daya alam, baik kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers Satgas PKH yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/1/2026). Baca Juga: Harga iPhone 14 Anjlok! Rp1 Jutaan Lebih Murah, Tapi Ketersediaan Terbatas Pasca terjadinya bencana banjir besar di Sumatera dan Aceh, Satgas PKH mempercepat proses audit di wilayah terdampak. Pada Senin, 19 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London. “Presiden memimpin langsung rapat kementerian, lembaga, serta Satgas PKH melalui zoom meeting,” kata Prasetyo. Hasil rapat tersebut memutuskan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari jumlah itu, 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas area mencapai 1.010.592 hektare. Sementara enam perusahaan lainnya berasal dari sektor non-kehutanan, meliputi pertambangan, perkebunan, serta pemanfaatan hasil hutan kayu. Dalam daftar tersebut, PT Agincourt Resources menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang dicabut izin pemanfaatan hutan. Tambang emas Martabe diketahui berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tonton: Balas Trump Soal Greenland, UE Siapkan Tarif Balasan Rp 1,8 Kuadriliun Profil PT Agincourt Resources Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Agincourt Resources belum memberikan tanggapan resmi terkait pencabutan izin tersebut. Informasi di situs resmi perusahaan juga belum diperbarui. Berdasarkan keterangan di laman resmi perusahaan, tambang emas Martabe beroperasi di area seluas 646,08 hektare per Desember 2024. Operasional tambang ini didasarkan pada Kontrak Karya (KK) selama 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia. Kontrak Karya (KK) diberikan pada tahun 1997 kepada PT Danau Toba Mining. Sebagian besar saham perusahaan ini dimiliki oleh Normandy Mining, dengan tujuan eksplorasi mineral dan pertambangan emas. Awalnya, wilayah kontrak karya tambang Martabe mencapai 6.560 km² pada 1997. Seiring waktu, area konsesi berkembang menjadi 130.252 hektare atau sekitar 1.303 km² yang mencakup wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal. Tahun 2003, PT Newmont Horas Nauli menjadi pemegang KK Martabe. Sebagian besar saham PT Newmont Horas Nauli dimiliki oleh Newmont East Asia. Baca Juga: Fenomena Langka: Rusia Lirik Indonesia, Tanam Modal di Tengah Konflik Global Tahun 2006, nama perusahaan berganti menjadi PT Agincourt Resources untuk melanjutkan pengembangan Proyek Martabe, yang sebagian besar masih dimiliki oleh Newmont East Asia. Sejak produksi dimulai pada 24 Juli 2012, setiap tahunnya Tambang Emas Martabe telah memproses lebih dari 6 juta ton bijih dan menghasilkan lebih dari 200.000 ounce emas dan 1–2 juta ounce perak. Hingga Juni 2025, sumber daya mineral tambang diperkirakan sebesar 6,4 juta ounce emas dan 58 juta ounce perak, sedangkan cadangan bijih diperkirakan sebesar 3,56 juta ounce emas dan 31 juta ounce perak.
Kini perusahaan tambang emas ini telah mempekerjakan lebih dari 3.000 orang.
Penggunaan Insinerator pada PLTSa Garapan Danantara Berdampak Negatif bagi Lingkungan
