JAKARTA. Pemerintah Indonesia akan mempercepat segala proses terkait perizinan pengeboran kilang gas di selat Makasar yang akan dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Chevron.

Hal itu dilakukan agar proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan investasi senilai US$ 12 miliar ini tetap berjalan dan tidak dialihkan ke negara lain.

“Kita menganggap proyek ini adalah proyek prioritas. Terkait dengan itu, maka Kementerian ESDM, SKK Migas, Kementerian Keuangan, ada BPKP disisi lain, diminta untuk melakukan percepatan semua proses yang dimungkinkan agar proyek investasi ini tetap berjalan secepat mungkin, karena makin cepat makin menguntungkan pemerintah Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT) saat memberikan keterangan resmi setelah rapat antara Pemerintah bersama Chevron di Jakarta, Jumat malam (30/5/2014).

CT menjelaskan, kebutuhan gas Indonesia saat ini sangat besar setelah semakin berkembangnya perekonomian nasional. Di sisi lain, CT juga memandang proses industrialisasi yang semakin berkembang membuat kebutuhan gas semakin besar. Oleh karena itu, percepatan pengeboran gas yang akan dilakukan Chevron dapat membantu pemenuhan kebutuhan gas nasional.

“Pemerintah juga akan mendapatkan gas dari hasil pengeboran itu. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang luar biasa dengan industrialisasi yang bergerak kemena-mana, maka kebutuhan gas kita sebagai sumber energi menjadi sangat penting. Apalagi di tengah berkurangnya minyak kita. Jadi gas menjadi alternatif sangat diperlukan,” katanya.

Pemerintah serius mempercepat proyek gas terbaru perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Pemerintah membentuk semacam tim kecil yang terdiri dari Kepala BKPM dan Wakil Menteri ESDM untuk berkomunikasi dan meyakinkan Chevron bahwa proses perijinan pengeboran gas akan cepat diselesaikan.

“Mudah-mudahan dalam beberapa minggu kedepan kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan proyek kita dari sisi pemerintah,” ucap CT.

Sebelumnya, CT mengatakan bahwa Chevron berencana akan mengalihkan dana investasi USD 12 miliar ke negara lain. Hal ini terkait dengan “mandeknya” proses mengenai perizinan pengeboran di Selat Makasar. (Yoga Sukmana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan