KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dicabut maka pengelolaan dan pemulihan kawasan hutan bekas konsesi perusahaan tersebut akan berada di tangan pemerintah. Dengan luas mencapai sekitar 338.536 hektare, lahan tersebut kini kembali berada dalam penguasaan negara. Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut merupakan sanksi administratif atas sejumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan yang ditemukan pemerintah. Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak dalam keterangan pers pada Jumat (20/11/2026) menegaskan, setelah izin dicabut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.
Baca Juga: Izin PT RAPP Dicabut Pemerintah, Perusahaan Buka Suara soal Dampaknya Artinya, kawasan bekas konsesi tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan melalui izin PBPH PT RAPP. Pemerintah kini memiliki kewenangan untuk menata kembali kawasan sesuai fungsi dan peruntukannya. Meski demikian, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perusahaan atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum PT RAPP tetap berlaku meskipun perizinannya telah dicabut. Langkah pemulihan menjadi penting mengingat sejumlah pelanggaran ditemukan di dalam areal kerja perusahaan. Di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare. Selain itu, pemerintah juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah setelah pencabutan izin bukan hanya menghentikan aktivitas perusahaan, tetapi juga memastikan kawasan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan dan kembali menjalankan fungsi ekologisnya. Namun, dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026), pemerintah belum merinci secara spesifik skema pengelolaan lanjutan maupun peruntukan setiap bagian dari 338.536 hektare kawasan bekas izin PT RAPP tersebut.
Penertiban Kawasan Hutan Juga Menyasar PT GSL
Selain pencabutan izin PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dalam penanganan perusahaan tersebut, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan pabrik itu juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dikuasai kembali oleh Satgas PKH. Barita mengatakan, langkah penertiban terhadap PT GSL dan pencabutan izin PT RAPP merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola kawasan hutan.
Baca Juga: Tiba di Tanah Air, Prabowo Bawa Komitmen Investasi Rp 1.600 Triliun dari China Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH juga akan melanjutkan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ke depan, penguasaan kembali kawasan hutan harus diikuti dengan langkah penataan dan pemulihan yang jelas. Dengan demikian, pencabutan izin tidak berhenti sebagai sanksi administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi hutan, melindungi habitat satwa, serta memastikan kawasan hutan dikelola sesuai peruntukannya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News