JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memastikan, tahun ini tak ada bank umum syariah baru yang meluncur ke publik. Dua calon bank umum syariah baru milik Bank Jabar Banten dan Bank Central Asia (BCA) batal lahir tahun ini karena izin dari BI untuk mereka belum terbit.

Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Ramzi A. Zuhdi mengungkapkan, banyak kendala teknis yang menghambat penerbitan izin bagi bank yang ingin bersalin rupa menjadi bank syariah. "Secara umum akibat ketidaklengkapan dokumen yang disyaratkan oleh BI," jelas Ramzi.

Selain masalah dokumen yang dibutuhkan untuk proses spin off, sebagian besar kendala yang menyebabkan lamanya perizinan juga terkait masalah proses fit and proper test calon direksi. "Kelengkapan dokumen para calon direksi yang diikutkan fit and proper test juga banyak makan waktu," ujar Ramzi.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Ia mencontohkan, banyak calon direksi di bank baru merupakan orang yang masih menjabat sebagai direksi di bank syariah lainnya. Proses permintaan kelengkapan dokumen dari bank eks tempat si bankir bekerja, biasanya memakan waktu.

Namun, menurut Ramzi, proses izin yang lambat bukan hal yang prinsip. "Kami ingin menciptakan industri perbankan syariah yang dikelola oleh orang-orangnya memang kompeten dan tepat berada di sana," kata dia.

Sekretaris Perusahaan Bank Jabar dan Banten Endang Ruchyat mengakui, BI belum menerbitkan izin BUS ke Bank Jabar Banten karena masalah teknis seperti kelengkapan dokumen. "Semula kami memperkirakan awal November ini izin prinsip bisa kami peroleh. Namun karena masih terkendala kelengkapan dokumen, izin menjadi molor," jelasnya.

Ramzi menambahkan, penyebab lambatnya izin untuk BUS Bank Jabar dan Banten adalah pemenuhan kelengkapan dokumen untuk proses fit and proper test calon direksi.

"Mereka banyak melakukan perubahan atau pergesaran nama. Nah, untuk keperluan fit and proper BI perlu dokumen juga dari eks tempat kerja si calon direksi. Ini yang membutuhkan waktu," jelas Ramzi.

Selain itu, kendala teknis lainnya adalah masalah tempat. Bank Jabar dan Banten masuk wilayah pengawasan BI Bandung. Ini juga memakan waktu tersendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News