JAKARTA. Setelah menerapkan seleksi jabatan terbuka (lelang jabatan) untuk Lurah dan Camat, Pemprov DKI Jakarta berencana menggunakan sistem tersebut untuk jabatan kepala sekolah negeri, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai SMK.

Saat ini, kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, rencana seleksi terbuka tersebut masih dibahas dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Hukum, dan Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala). "Semua Kepala Sekolah Negeri akan dilelang. Hari ini kita rapatkan," kata Taufik, Jumat (12/7) kemarin.

Namun, kata Taufik, berbeda dengan Lurah dan Camat yang peserta seleksinya berasal dari berbagai bidang, untuk seleksi kepala sekolah hanya akan dibuka secara terbatas. Yakni untuk semua guru yang ada di Jakarta saja dan terbatas pada ilmu pendidikan.

"Formatnya masih digodok, memang Kepsek harus dari internal pendidikan, karena ini adalah PNS fungsional," katanya. Nantinya, kata Taufik, peserta akan menjalani beberapa tes, seperti tes potensial akademik, psikotes, wawancara, dan paparan visi misi.

Dikatakannya, kebijakan ini juga akan digabungkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ada sebelumnya sehingga kebijakan lelang ini tidak menabrak aturan yang berlaku.

Taufik menambahkan, lelang jabatan kepala sekolah diterapkan agar menciptakan transparansi dalam dunia pendidikan. Berbeda dengan selama ini yang dilakukan dengan cara penunjukan.

Menurut Taufik, lelang akan dilakukan untuk jabatan kepala sekolah di 117 SMA, 63 SMK, 289 SMP, dan 2.200 SD. Semua guru yang memenuhi persyaratan bisa mengajukan menjadi peserta seleksi.

"Peserta adalah guru berpotensi, guru berprestasi, wakil kepala sekolah, atau kepala sekolah. Tapi juga dilengkapi dengan syarat pengalaman mengajar," katanya. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie