KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede menilai pencalonan tunggal Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menjaga keberlanjutan kebijakan bank sentral. Menurut Josua, Destry memiliki pengalaman yang cukup panjang di BI sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS), bahkan telah menjalani hampir dua periode. Saat ini, Destry juga menjalankan tugas sebagai pejabat gubernur sementara setelah mundurnya Perry Warjiyo. Dengan pengalaman tersebut, Josua berharap kebijakan yang telah berjalan sebelumnya dapat dilanjutkan, sekaligus memastikan tidak terjadi kekosongan dalam kepemimpinan BI.
"Dan juga dalam hal bagaimana mengelola independensi juga saya pikir ini juga suatu hal yang penting dan pasar termasuk kami juga berharap bahwa Bu Destry akan bisa menjaga independensi Bank Indonesia," ujar Josua dalam agenda PIER Economic Review Kuartal II, Senin (10/8/2026). Ia juga menilai pengalaman Destry sebagai ekonom akan mendukung pengambilan kebijakan BI yang berbasis data (
data dependent). Selain itu,
policy mix BI diharapkan tetap berlanjut, baik melalui kebijakan yang bersifat ketat maupun akomodatif sesuai dengan kondisi perekonomian.
Baca Juga: Destry Dinilai Punya Modal Kuat Pimpin BI, Namun Independensi Jadi Ujian "Harapannya juga
policy mix dari Bank Indonesia ini akan tetap berlanjut," katanya. Di sisi lain, Josua menilai penguatan dan pengelolaan likuiditas akan menjadi salah satu tantangan penting bagi BI ke depan. Ia menyebut sebelumnya telah ada kesepakatan antara BI, Kementerian Keuangan, dan DPR terkait pembagian fokus kebijakan, di mana pengelolaan likuiditas dikembalikan kepada BI sementara kebijakan fiskal difokuskan oleh Kementerian Keuangan. Menurut Josua, pembagian tugas tersebut penting agar masing-masing otoritas dapat menjalankan fungsinya dalam menjaga kondisi perekonomian dan likuiditas. Ia juga menyoroti dampak penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himbara. Menurutnya, ketika dana tersebut nantinya ditarik kembali, likuiditas perbankan, khususnya Himbara, berpotensi kembali mengetat. "Jadi makanya ini suatu hal yang harus dinormalisasi kembali. Jangan sampai ini menjadi
new normal buat kondisi likuiditas perbankan," tegas Josua. Josua juga mengingatkan bahwa program baru, termasuk penempatan SAL, perlu memperhatikan persetujuan DPR sebagaimana disampaikan Komisi XI. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga batas kewenangan masing-masing otoritas.
Baca Juga: Tantangan Destry Jika Jadi Gubernur BI, Hadapi Perubahan Struktur Ekonomi Global Apabila Destry nantinya lolos
fit and proper test dan mendapat persetujuan DPR, Josua berharap koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap diperkuat, terutama dalam pengelolaan likuiditas. Ia menegaskan bahwa menjaga independensi BI tidak berarti menghilangkan koordinasi dengan pemerintah. Program-program prioritas pemerintah tetap perlu dikomunikasikan dengan BI untuk memperhitungkan dampaknya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar rupiah. "Artinya independensi berbeda dengan koordinasi," ujar Josua.
Menurutnya, komunikasi kebijakan tersebut perlu dilakukan melalui KSSK sehingga kebijakan pemerintah dan kebijakan moneter dapat berjalan lebih selaras tanpa mengganggu independensi BI. "Ini harus semua dikomunikasikan di dalam KSSK sehingga harapannya komunikasi kebijakan itu bisa lebih lancar lagi ke depannya dalam hal pengelolaan likuiditas," pungkasnya.
Baca Juga: Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Surpres Diserahkan ke DPR Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
