JAKARTA. Nahkoda Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah ditentukan. Dari 14 calon Dewan Komisioner OJK, telah dipilih tujuh orang yang akan menjabat DK OJK 2017-2022.

Wimboh Santoso yang terpilih menjadi Ketua DK OJK menyatakan berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Dengan terpilihnya ia sebagai ketua, Wimboh bilang, pihaknya akan memperkuat peran OJK dalam menciptakan industri keuangan nasional yang maju, serta mampu mendorong peningkatan ekonomi tanah air dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya bersyukur dan berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Ke depan, tentu saya akan berusaha memperkuat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, Bank Indonesia, DPR dan elemen lainnya, untuk memajukan industri keuangan Indonesia," kata Wimboh melalui keterangan tertulis, Kamis (8/6).

Wimboh Santoso, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri, merupakan ekonom Indonesia yang pernah menjabat sebagai kepala perwakilan Bank Indonesia (BI) di New York pada tahun 2012. Pendidikan formal S1 diraihnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1983. Dengan bekal gelar Sarjana Ekonomi itu dia meniti karier sebagai pengawas bank di BI.

Wimboh terpilih melalui voting tertulis Komisi XI DPR RI. Wimboh menang dengan perolehan 50 suara dari anggota Komisi XI DPR RI. Sedangkan, pesaingnya Sigit Pramono hanya mendapatkan empat suara, dan 1 suara memutuskan abstain.

Berikut sejumlah program yang disampaikan Wimboh saat mengikuti fit and proper test di Komisi XI:

1. Meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia, Pemerintah, dan lembaga lainnya untuk mendukung kinerja lembaga keuangan.

2. Program deteksi dini untuk menjaga stabilitas keuangan.

3. Penguatan kebijakan dengan melihat dari sektor usaha dan wilayah prioritas yang potensial, tetapi dari segi pertumbuhan masih rendah.

4. Penggunakan teknologi untuk mendongkrak pertumbuhan UMKM.

5. Memperdalam sektor pasar modal dengan menambah alternatif investasi seperti, commercial paper.

6. Transformasi OJK dengan menerapkan perizinan satu pintu.

7. Meningkatkan governance dan transparansi dengan IT yang canggih.

8. Memberikan otonomi kepada OJK di daerah tanpa perlu fatwa Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini