KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sepakat untuk mengkaji ulang besaran iuran program jaminan kesehatan masyarakat (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, besaran iuran tak sebanding dengan jumlah klaim membuat defisit BPJS Kesehatan kian membengkak.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M.Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih harus melalui berbagai proses. Meski begitu, pihaknya berharap kenaikan iuran tersebut bisa segera dilakukan.

"Kami berharap dilakukan sesegera mungkin. Tetapi kami menghargai proses, dimana perlu dilakukan kajian antara kementerian/lembaga supaya iuran yang ditetapkan sesuai dengan kondisi saat ini dan mempertimbangkan kondisi finansial masyarakat dan finansial negara kita," ujar Iqbal, Rabu (31/7).

Iqbal mengakui iuran BPJS memang menjadi permasalahan utama defisit keuangan BPJS Kesehatan. Menurutnya, bila pemerintah terus memberikan suntikan dana, ini akan membuat BPJS Kesehatan tak akan bisa berdiri sendiri atas dasar kontribusi iuran.

Padahal menurutnya, melalui iuran, masyarakat menjadi terlibat dalam program jaminan kesehatan nasional. "Mereka punya tanggung jawab pada kesehatan mereka sendiri," tutur Iqbal.

Iqbal belum menyebut berapa besar kenaikan iuran yang diharapkan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, dia mengatakan berdasarkan hitungan tahun 2016, seharusnya untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) iurannya minimal Rp 36.000 per orang per bulan.

Iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PBPU) dan untuk sektor mandiri juga masih berdasarkan hitungan tahun 2016. "Dengan kondisi sekarang, tentunya perlu ditetapkan iuran yang sesuai dengan kondisi terkini," tutur Iqbal. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi