JAKARTA. Pemerintah sudah memutuskan Perum Bulog sebagai stabilisator harga tiga komoditas pangan strategis yakni beras, gula dan kedelai. Untuk menyokong tugas Bulog yang lebih besar ini, kebutuhan dana bakal dipenuh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Seberapa besar anggaran negara yang dialokasikan ke Bulog, hingga saat ini masih dalam pengkajian. Tentunya, beban APBN ke depan akan semakin berat sejalan dengan fungsi Bulog yang diperluas. Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan (Kemdag) mengatakan, sebagai lembaga penyangga pangan, Bulog akan tetap menjadi perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan mendapat kucuran dana dari APBN. "Pemerintah secepatnya akan menyelesaikan proses revitalisasi Bulog ini," ujarnya, Selasa (4/9).
Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku telah menerima draf rekomendasi dari Tim Revitalisasi Bulog. Selenjutnya, ia akan menyerahkan rekomendasi tersebut ke Presiden. "Setelah Presiden menerima, kami berharap peraturan presiden bisa keluar akhir tahun ini," ungkapnya. Menurut Hatta, alokasi dana untuk Bulog masih dihitung dan belum bisa dipublikasikan. "Untuk tahun depan melalui Kementerian Pertanian sudah disiapkan dana ketahanan pangan sebesar Rp 1,4 triliun," ungkapnya.