JAKARTA. Pemerintah sudah memutuskan Perum Bulog sebagai stabilisator harga tiga komoditas pangan strategis yakni beras, gula dan kedelai. Untuk menyokong tugas Bulog yang lebih besar ini, kebutuhan dana bakal dipenuh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Seberapa besar anggaran negara yang dialokasikan ke Bulog, hingga saat ini masih dalam pengkajian. Tentunya, beban APBN ke depan akan semakin berat sejalan dengan fungsi Bulog yang diperluas.

Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan (Kemdag) mengatakan, sebagai lembaga penyangga pangan, Bulog akan tetap menjadi perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan mendapat kucuran dana dari APBN. "Pemerintah secepatnya akan menyelesaikan proses revitalisasi Bulog ini," ujarnya, Selasa (4/9).

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku telah menerima draf rekomendasi dari Tim Revitalisasi Bulog. Selenjutnya, ia akan menyerahkan rekomendasi tersebut ke Presiden. "Setelah Presiden menerima, kami berharap peraturan presiden bisa keluar akhir tahun ini," ungkapnya.

Menurut Hatta, alokasi dana untuk Bulog masih dihitung dan belum bisa dipublikasikan. "Untuk tahun depan melalui Kementerian Pertanian sudah disiapkan dana ketahanan pangan sebesar Rp 1,4 triliun," ungkapnya.

Hatta bilang, rekomendasi tim revitalisasi pada intinya berusaha untuk mewujudkan adanya kecukupan produksi pangan nasional.Bayu Krisnamurthi, Ketua Tim Revitalisasi Bulog mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan rekomendasi terkait peran baru Bulog. "Draf yang berisi poin-poin rekomendasi sudah selesai," ujarnya.

Wakil Menteri Perdagangan itu menjelaskan, tim merekomendasikan Bulog untuk menjadi stabilisator harga tiga komoditas yakni beras, gula dan kedelai sehingga punya peran intervensi. Sedangkan Untuk stabilisasi harga jagung dan daging belum bisa diambil Bulog. "Bulog belum memiliki infrastruktur yang baik untuk mengelola daging," ujarnya.

Direktur Utama Bulog Sutarto Ali Mueso siap menjalankan tugas baru mengingat sudah punya pengalaman mengurus sembilan komoditas pangan. Bustanul Arifin, pengamat pangan berharap, dengan kewenangan yang bertambah, Bulog jangan sampai kembali menjadi alat politik. n

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan