KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus Covid-19 makin reda, pemerintah berencana mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencana pencabutan PPKM harus menunggu kajian matang.

Hingga saat ini, Jokowi menyebut, hasil kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pakar belum sampai ke mejanya. Menurutnya, penentuan status PPKM harus disadari kajian dan data yang detail.

"Belum sampai. Untuk PSBB dan PPKM belum sampai ke meja saya. Nanti kalau sudah selesai apalagi ini menyangkut serologi survei, ini kajian-kajian yang harus saya minta harus detail, jangan sampai gagal memutuskan," kata Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/12).

Baca Juga: Presiden Ingin Status PPKM Dicabut, Jubir Satgas Covid-19 Angkat Bicara

Jokowi meminta semua pihak untuk sabar menunggu. Ia menekankan kajian harus dilakukan detail agar tak salah langkah nantinya dalam memutuskan penanganan pandemi ke depan.

Jokowi menjelaskan, jika hasil serologi survei nantinya di atas 90%, artinya imunitas masyarakat sudah baik. Sehingga, dengan kondisi kasus di China yang tengah meningkat lagi diharapkan tidak akan berdampak pada Indonesia.

"Asal nanti serologi survei kita sudah di atas 90%, ya kita artinya imunitas kita sudah baik. Ada apa pun dari manapun ya nggak ada masalah. Seperti sekarang ini kan. Kasus konfirmasi harian kita sudah turun di bawah 1.000, tetapi karena apa, itu yang harus dilihat, dikaji di situ, apakah karena imunitas sudah baik? atau karena virusnya sudah tidak senang dengan Indonesia. Kan macam-macam," jelasnya.

Jokowi menegaskan, mengenai keputusan PPKM masih menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan dan para pakar serta epidemiolog. Kajian dari mereka diperlukan agar keputusan yang diambil tidak salah langkah. Diharapkan kajian dan serologi survei bisa rampung akhir tahun ini.

Baca Juga: Epidemiolog Minta Pencabutan PPKM Tak Buru-Buru Dilakukan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat