JAKARTA. Meski harga minyak mentah dunia diperkirakan terus merangkak naik, pemerintah belum mempertimbangkan untuk memutuskan menaikkan harga BBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tetap akan berpatok pada jumlah subsidi energi pada APBN tahun ini.

Oleh karena itu, ia ingin mengecek keadaan keuangan PT Pertamina dan PT PLN guna mengantisipasi kemungkinan adanya defisit yang akhirnya membutuhkan sokongan APBN.

"(Dari APBN 2017) yang paling banyak bergerak adalah subsidi maka kami perlu confirm Pertamina dan PLN kemampuan dari sisi balance sheet-nya mereka," ujar Sri Mulyani, Senin (19/6).

Sri Mulyani menambahkan, dalam menyusun APBN yang menjadi poin penting bila terjadi perbedaan harga di mana aktual lebih besar dari yang ditetapkan pemerintah, maka yang menanggung adalah Pertamina, sehingga bila kemudian Pertamina butuh suntikan dana, maka Kemenkeu akan bahas secara APBN untuk membantu cash flow dari Pertamina.

"Pertamina pernah nikmati harga premium yang lebih tinggi dari harga pasar maka dia pernah surplus. Kalau sekarang defisit, maka Pertamina perlu manajemen dari sisi cash flow," jelasnya.

Pentingnya untuk mengetahui keadaan keuangan Pertamina dan PLN, menurut Sri Mulyani, lantaran pemerintah ingin tetap menggunakan angka subsidi yang ada di APBN 2017 yakni Rp 77,3 triliun untuk energi. Adapun, pemerintah ingin menjaga defisit pada tahun ini di angka 2,6 %.

Ia melihat ada potensi shortfall pajak sebesar Rp 50 triliun. Sementara dari sisi belanja ia melihat akan ada kenaikan sebesar Rp 10 triliun yang sudah memperhitungkan penghematan belanja barang ke belanja modal.

"Subsidi ada solar, listrik dan elpiji 3 kg. Semuanya akan kami hitung berdasarkan realisasi di laporan semester pertama," kata Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini