KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabinet Indonesia Maju yang baru resmi dibentuk kemarin, Rabu (23/10), mesti bergegas. Jelang akhir tahun, penyelenggaraan APBN 2019 perlu didorong untuk memastikan perekonomian tetap tumbuh di tengah arus perlambatan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, fokusnya untuk jangka pendek ini ialah mendorong seluruh kementerian untuk menyelesaikan program dan rencana kerja yang telah dibuat untuk 2019. Terutama, kementerian yang pada periode baru ini mengalami perubahan nomenklatur. 

Baca Juga: Sidang kabinet paripurna pertama, Jokowi: Tak ada yang namanya visi-misi menteri!

“Kita akan mendukung para menteri yang mengalami perubahan agar dalam tahap terakhir pelaksanaan APBN 2019 tetap bisa berjalan efektif sesuai program dan tujuan yang akan dicapai dan tetap dalam rambu-rambu tata kelola yang baik,” tutur Sri Mulyani, Rabu (23/10). 

Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah nomenklatur empat kementerian. Saat ini kementerian tersebut menjadi Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (sebelumnya Menko Maritim) dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sebelumnya terpisah Menteri Pariwisata dan Bekraf). 

Juga Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (sebelumnya Menristekdikti), dan Menteri Pendidikan dan Budaya yang kini juga membawahi Pendidikan Tinggi (Dikti). 

Di tengah arus perlambatan ekonomi global, Sri Mulyani mengatakan, APBN menjadi instrumen yang diandalkan untuk menangkis dampak pelemahan tersebut pada perekonomian domestik. Oleh karena itu, penggunaan APBN melalui belanja oleh setiap kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan fungsi counter-cyclical berjalan. 

Adapun berdasarkan laporan kinerja APBN 2019 per Agustus lalu serapan belanja K/L mencapai 56.31% dari pagu anggaran sebesar Rp 855,45 triliun. Sebagian besar belanja berada dalam pos belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. 

Baca Juga: Serba pertama di Kabinet Indonesia Maju

Sementara, belanja modal yang menjadi salah satu pendorong perekonomian baru terserap 33,27% dari pagunya atau sekitar Rp 63 triliun. 

“Jadi fokus kita jangka pendek ini adalah mendukung masa transisi agar berjalan secepat mungkin dan seefisien mungkin. Eksekusi belanja sampai akhir tahun tetap berjalan sesuai program dan delivery-nya juga efektif” tandas Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi