KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3%, meski ketidakpastian global meningkat termasuk potensi lonjakan harga minyak dunia akibat ekskalasi perang Iran-Israel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah saat ini mulai mendiskusikan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan fiskal, baik dari sisi peningkatan pendapatan negara maupun kemungkinan penghematan anggaran.

“Kami mendiskusikan langkah-langkah bagaimana cara menaikkan pendapatan negara dan juga diskusi awal kalau perlu melakukan penghematan anggaran, caranya seperti apa. Kami berdiskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga,” ujar Purbaya usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama jajaran menteri di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

Manjakan Pelanggan, Lazada 3.3. Ramadan Mega Sale Gelar Diskon Hingga 95%

Baca Juga: Bukan MBG, Pemerintah Pilih Pangkas Sejumlah Anggaran ini untuk Capai Efisiensi

Meski demikian, Purbaya menilai kondisi APBN saat ini masih relatif aman sehingga pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk melakukan langkah luar biasa seperti menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pelonggaran defisit.

Ia menjelaskan, evaluasi lebih lanjut akan dilakukan jika harga minyak dunia naik tinggi dan bertahan dalam waktu lama karena kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban anggaran pemerintah.

“Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi tidak langsung Perppu,” katanya.

Menurut Purbaya, kenaikan harga minyak tidak selalu berdampak negatif terhadap fiskal karena biasanya diikuti kenaikan harga komoditas lain yang juga menjadi sumber penerimaan negara.

“Kalau minyak naik, biasanya batu bara naik, nikel juga naik. Kita lihat net-nya berapa, kenaikan beban anggaran dibanding tambahan pendapatan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, Kementerian Keuangan telah meminta kementerian dan lembaga menyiapkan skenario efisiensi anggaran. Langkah efisiensi belanja K/L menjadi opsi pertama jika tekanan terhadap APBN meningkat, misalnya akibat kenaikan harga energi yang berkepanjangan.

“Kami sudah minta kementerian dan lembaga menyiapkan langkah-langkah, termasuk menghitung berapa persen anggarannya bisa dipotong,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi sejumlah program tambahan atau anggaran baru yang berpotensi menambah beban belanja negara. Program tambahan tersebut berpotensi ditunda agar pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang sudah ada.

“Dengan anggaran sekarang (APBN 2026) kita fokus ke program yang sudah ada dulu. Program tambahan (pengajuan anggaran belanja K/L) yang memungkinkan bisa kita tunda,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, dalam waktu sekitar satu minggu ke depan Kementerian Keuangan akan menetapkan langkah awal bagi kementerian dan lembaga untuk mulai menghitung potensi penyesuaian anggaran. Namun, ia menegaskan langkah tersebut masih sebatas persiapan dan belum tentu langsung dieksekusi.

“Tapi belum tentu (langsung) eksekusi ya, kalau mau dipotong yang mana yang mau dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka adjust kebijakannya berdasarkan potongan kementerian keuangan," pungkasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News