KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terlibat dalam impor kedelai. Langkah ini dinilai diperlukan untuk membangun cadangan kedelai nasional sekaligus membantu menjaga harga komoditas tersebut di dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengelolaan cadangan kedelai semestinya dapat dilakukan oleh BUMN. Menurutnya, keberadaan cadangan kedelai penting untuk membantu pelaku usaha kecil, termasuk produsen tahu dan tempe.

“Harusnya BUMN. Bukan saya, harusnya BUMN,” ujar Amran saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: Prabowo Dorong Pendidikan Negeri Gratis hingga Perguruan Tinggi

Amran bahkan menyatakan siap memberikan ruang bagi BUMN yang berminat untuk menjalankan kegiatan tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Kalau BUMN berminat, saya kasih,” kata Amran.

Saat ditanya apakah pernyataan tersebut menjadi lampu hijau bagi BUMN untuk mulai mengimpor kedelai, Amran menegaskan bahwa prosesnya bukan lagi sekadar memberikan sinyal persetujuan.

“Nggak berlampu, sudah jalan. Jalan duluan,” ujarnya.

Meski demikian, Amran belum menunjuk BUMN tertentu yang akan ditugaskan untuk mengimpor kedelai. Ketika ditanya mengenai kemungkinan Perum Bulog menjalankan tugas tersebut, ia mengatakan hal itu masih harus melihat regulasi yang berlaku.

“Tergantung, itu sesuai regulasi. Kita lihat regulasinya,” jelas Amran.

Baca Juga: Jatuhkan Sanksi Karhutla, Kemenhut Cabut Izin Lima Perusahaan

Menurut Amran, kebutuhan membangun cadangan kedelai menjadi penting mengingat pasokan dan harga kedelai domestik masih berkaitan erat dengan aktivitas importir. Cadangan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membantu pelaku usaha kecil ketika terjadi tekanan harga maupun pasokan.

“Iya, harus dong. Supaya bisa membantu peternak kecil,” kata Amran. 

Pada September 2026, stok kedelai impor nasional tercatat sekitar 475.000 ton dan dinilai masih mencukupi kebutuhan nasional. Sementara harga kedelai yang diterima sejumlah perajin di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sulawesi berada di kisaran Rp 11.100-Rp 11.600 per kilogram. 

Ketua Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), Hidayatullah Suralaga mengatakan, pergerakan harga kedelai dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai harga komoditas global, nilai tukar, biaya logistik hingga kondisi geopolitik dan perdagangan internasional. 

Namun,  kondisi industri tahu dan tempe tidak cukup dilihat hanya dari pergerakan harga kedelai. Ketersediaan bahan baku juga menentukan kemampuan pengrajin mempertahankan produksi. Dalam kondisi pasar yang dinamis, yang perlu dijaga bukan hanya harga, tetapi juga ketersediaan barang.

"Perajin membutuhkan kepastian bahwa kedelai tersedia ketika dibutuhkan, sehingga mereka dapat merencanakan produksi dengan lebih baik,” ujarnya dalam keterangannya, beberapa waktu lalu. 

Baca Juga: Kementerian ESDM Buka Suara soal RKAB Bayan dan Rencana Akuisisi oleh Haji Isam

Menurutnya, kelancaran distribusi juga perlu dijaga karena kondisi harga dapat berbeda antarwilayah. Biaya transportasi, akses logistik, kondisi geografis hingga gangguan distribusi dapat memengaruhi harga yang diterima pengrajin. 

“Rantai pasok kedelai saling berkaitan. Yang perlu kita jaga adalah kelancaran distribusi dan ketersediaan barang, sehingga pengrajin memiliki kepastian untuk terus berproduksi dan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi,” kata Hidayatullah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News