JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menganggarkan Rp 3 triliun untuk meningkatkan ketahanan pangan pada 2011. Perinciannya, Rp 1 triliun untuk menambah dana cadangan beras pemerintah, Rp 1 triliun untuk melakukan stabilisasi harga, sisanya Rp 1 triliun lagi untuk konteks ketahanan pangan, apa pun itu.

Menurut Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti, pemerintah sudah menyediakan anggaran Rp 3 triliun untuk ketahanan pangan, bahkan Kemenkeu sudah setuju untuk menambahkannya kalau diperlukan. Anggaran ini rencananya akan langsung menyentuh petani dengan pemberian bibit gratis, pupuk gratis, dan program-program lainnya. Juga untuk kesejahteraan petani, pemerintah kini tengah menggodok revisi Instruksi Presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2009.

Pemerintah mengaku berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan. "Pemerintah akan tetap mengupayakan ketersediaan stok beras sebesar 1,5 juta untuk penyaluran raskin dengan pengadaan dalam negeri dan impor," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (22/12).

Tambahan kucuran dana ini merupakan salah satu keputusan rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Pertanian Suswono, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurut Hatta, untuk menjamin ketersediaan stok 1,5 juta ton ini, Bulog telah mendapatkan komitmen untuk impor beras sebanyak 1,2 juta ton.

"Per akhir bulan ini, 600 ribu ton akan masuk. Sisanya Januari dan pertengahan Februari (2011) akan masuk," ujar Hatta. Dengan ketersediaan beras yang cukup, pemerintah berharap dapat mengantisipasi kenaikan harga pangan dunia yang sangat drastis dibandingkan harga pangan nasional, sehingga mampu menekan inflasi.

"Beras cukup aman, kalau ada lonjakan harga kita harapkan tidak terjadi. Jadi kalau ada kenaikan, kita dapat antisipasi. Beras itu harus cukup dijaga stok, tentu kita tidak ingin terjadi inflasi," ujarnya. Selain itu, ia menyebutkan, pemerintah akan segera menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin) di akhir tahun.

Dana tambahan untuk penambahan raskin ini sudah mendapat persetujuan Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan. Kemudian, lanjut Hatta, pemerintah akan mengintensifkan operasi pasar melalui Bulog di seluruh daerah yang mengalami kenaikan harga beras di atas lima persen.

Selain itu, kebutuhan operasi pasar disesuaikan dengan konsumsi masyarakat setempat, sehingga diharapkan stabilitas harga akan terjaga. "Operasi pasar kita intensifkan di seluruh wilayah yang mengalami kenaikan lima persen ke atas dan disesuaikan konsumsi masyarakat," ujar Hatta.

Untuk menghadapi situasi pangan yang tidak menentu ini, pemerintah juga menargetkan pembentukan dua instruksi presiden (Inpres). Inpres pertama adalah instruksi yang berkenaan dengan antisipasi perubahan iklim global menyangkut bagaimana respons menghadapi perubahan iklim mendadak, serangan hama, dan sebagainya.

Kemudian, Inpres kedua adalah terkait fleksibilitas Bulog untuk pengadaan beras dan gabah agar tidak terpaku pada kualitas tertentu. "Dengan aturan ini, maka akan memungkinkan Bulog melakukan pengadaan di daerah yang kualitas berasnya rendah," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.