KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) terus berusaha menjaga likuiditas tetap longgar di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Untuk itu, BI pun setia menambah likuiditas atau  melakukan quantitative easing (QE) di perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hingga 14 Desember 2021, BI sudah melakukan injeksi likuiditas di perbankan sebesar Rp 141,19 triliun.

“Kondisi likuiditas yang tetap longgar terus kami dorong dengan kebijakan moneter yang akomodatif. Ini juga sebagai upaya dukung pemulihan ekonomi nasional,” ujar Perry via video konferensi, Kamis (16/12).

Riset DBS Rekomendasikan 3 Strategi Bagi Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Selain melakukan injeksi likuiditas di perbankan, BI juga melanjutkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan BI dan pemerintah untuk pendanaan APBN 2021.

Di sepanjang tahun 2021, BI telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp 201,32 triliun.

Baca Juga: BI Proyeksi Suku Bunga Kebijakan AS Naik Satu Kali di Tahun 2022

Ini terdiri dari pembelian di pasar perdana sebesar Rp 143,32 triliun sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 16 April 2021 yang telah diperpanjang hingga 31 Desember 2021.

Serta dari pembelian SBN secara langsung (private placement) di bulan November 2021 sebesar Rp 58 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuatu dengan SKB tanggal 23 Agustus 2021.

Dengan ekspansi moneter tersebut, likuiditas menjadi moncer. Ini terlihat dari kondisi likuiditas perbankan pada November 2021 yang longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 34,24% dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,37% yoy.

Likuiditas perekonomian juga meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) yang tumbuh 14,7% yoy dan uang beredar dalam arti luas (M2) yang tumbuh 11,0% yoy.

“Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh peningkatan ekspansi fiskal dan kredit perbankan,” tandas Perry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News