Jaga Stabilitas Ekonomi Kelas Menengah, Begini Strategi Kemenko Perekonomian



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi kelas menengah di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan kelas menengah merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia. Untuk itu pemerintah terus mengoptimalkan berbagai kebijakan ekonomi di domestik. 

"Pemerintah telah siapkan sejumlah strategi untuk jaga stabilitas ekonomi kelas menengah," jelas Ferry kepada Kontan, Jumat (20/9). 


Ferry menyebutkan strategi yang dilakukan pemerintah pertama adalah kebijakan bantuan sosial an insentif pajak.Pemerintah terus memperkuat program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Insentif melalui PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) juga diberikan untuk sektor-sektor penting seperti perumahan dan otomotif. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah dan mempertahankan daya beli mereka. Kebijakan terbaru perpanjangan PPN DTP perumahan kembali 100% untuk periode September – Desember 2024.

Baca Juga: Kadin Jakarta: Program Infrastruktur Jokowi Bagus tapi Belum Dimanfaatkan Maksimal

"Selain itu terdapat tambahan jumlah unit perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapat Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit di 2024," ungkapnya. 

Kedua, perlindungan terhadap pekerja yang terdampak. Dalam hal ini program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah diimplementasikan untuk memberikan kompensasi dan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka tetap dapat menjaga konsumsi dan tidak jatuh ke dalam kelompok rentan miskin. JKP juga akan terus dioptimalkan dengan memperkuat regulasi terutama terkait manfaat dan juga proses penyaluran. 

Ketiga, pengendalian inflasi dan stabilitas Harga. Koordinasi yang lebih kuat antara TPIP dan TPID dilakukan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga pasokan komoditas pangan, yang secara langsung mempengaruhi daya beli kelas menengah. Stabilitas harga komoditas pangan ini penting agar beban tambahan tidak semakin berat bagi kelas menengah.

Keempat, peningkatan kewirausahaan dan akses pembiayaan. Selain mendukung konsumsi, pemerintah juga memberikan dukungan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang banyak dijalankan oleh kelas menengah. Akses terhadap pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus ditingkatkan guna mendorong kewirausahaan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja?.  

Kelima, fokus pada lapangan kerja dan Pendidikan. Pemerintah juga fokus pada penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan teknologi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional terus ditingkatkan untuk memastikan tenaga kerja kelas menengah dapat memperoleh pekerjaan dengan bayaran yang lebih baik?. 

"Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan kelas menengah dapat tetap stabil dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah juga terus memantau kondisi ini secara berkala untuk memastikan kebijakan yang diambil efektif dan sesuai dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang," ujarnya. 

Baca Juga: Insentif PPN DTP 100% Sektor Perumahan hingga Desember 2024 Resmi Berlaku

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati