KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan penerbitan surat berharga negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas) di pasar domestik untuk menampung devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). 

Instrumen ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pembiayaan utang pemerintah guna menutup defisit anggaran tahun ini.

Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, Novi Puspita Wardani, mengatakan penerbitan SBN valas domestik masih menunggu terbitnya regulasi baru terkait DHE SDA. 

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

“Kami masih menunggu peraturannya. Setelah itu baru kami sampaikan jadwalnya,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Baca Juga: Pemerintah Rancang SBN Valas Domestik ala Tax Amnesty 2022 untuk Serap DHE SDA

Menurut Novi, skema SBN valas ini akan mengacu pada penerbitan serupa yang dilakukan pada 2022 untuk menampung dana Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. 

Saat itu, pemerintah menerbitkan SBN dolar AS tenor 10 tahun dengan imbal hasil di kisaran 2,8%–3,15%. 

Meski demikian, ia menegaskan detail teknis seperti tenor dan yield belum ditetapkan karena masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 beserta aturan turunannya. 

“Begitu regulasi turunannya rampung, detail instrumen akan segera diumumkan,” katanya.

Dalam revisi PP tersebut, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA sebesar 100% di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan masa retensi minimal 12 bulan. 

Baca Juga: Penerbitan SBN Valas di Pasar Domestik Dinilai Bisa Perkuat Rupiah

Di saat yang sama, ketentuan konversi DHE valas ke rupiah dilonggarkan dari 100% menjadi maksimal 50%.

Untuk menampung likuiditas, pemerintah juga menambah opsi instrumen penempatan berupa SBN valas, melengkapi pilihan yang sudah ada seperti rekening khusus, deposito perbankan, dan instrumen Bank Indonesia.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto sebesar Rp 799,53 triliun dalam APBN 2026, lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 749,2 triliun. 

Strategi penerbitan utang akan tetap fleksibel, baik melalui frontloading maupun backloading, menyesuaikan kondisi pasar dan risiko ke depan.

Baca Juga: BI Dinilai Sudah All Out Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Tekanan Global

Ekonom Global Market Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai kebijakan ini berpotensi menarik dana devisa yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut mendorong pendalaman pasar keuangan domestik dan meningkatkan pasokan valas. 

“Ini dimaksudkan untuk mengakomodasi dana devisa warga dan pelaku usaha Indonesia yang banyak ditempatkan di luar negeri,” ujarnya.

Tambahan pasokan valas dinilai dapat menyeimbangkan tingginya permintaan domestik, termasuk untuk pembayaran dividen, sehingga stabilitas nilai tukar rupiah lebih terjaga dan bahkan berpeluang menguat.

Selanjutnya: Kondisi Bisnis Australia Pulih di Akhir 2025

Menarik Dibaca: Wajah Mulus: Hindari 4 Bahaya Fatal Memencet Jerawat Sendiri & Tips Mengatasinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News