JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk membebankan biaya pembangunan tanggul raksasa Jakarta atau yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di sembilan titik kritis Jakarta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, keputusan ini diambil dalam rapat yang digelar Bappenas dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Rabu (8/3).Menurut Bambang, biaya pembangunan tanggul di sembilan titik kritis itu mencapai Rp 9 triliun yang akan digunakan untuk membangun tanggul sepanjang 28,6 kilometer (km). "Anggarannya ini nanti multiyears," ujarnya, Rabu (8/3).
Bambang bilang, pembangunan tanggul di sembilan wilayah kritis ini harus dimulai tahun ini dan konstruksinya ditargetkan selesai pada 2018. Catatan saja, berdasarkan hasil kajian tim Bappenas terhadap proyek tanggul raksasa Jakarta yang telah dilaporkan ke Presiden, setidaknya ada sembilan titik kritis yang direkomendasikan untuk segera ditangani lewat pembangunan tanggul pembatas antara wilayah darat dan laut Jakarta. Salah satu titik kritis itu ada di wilayah Muara Baru. Sebelumnya, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata bilang, kondisi wilayah pesisir pantai utara Jakarta masuk kategori kritis bila batas tinggi tanggul dengan permukaan air hanya tinggal 0,5 meter saja. Sehingga, "Saat air pasang, daratannya tergenang," ungkapnya.
