JAKARTA. Pemerintah kembali membuka wacana lama untuk memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku kajian pemindahan ibu kota ini sedang dilakukan dan nantinya akan melibatkan peran swasta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota kali ini tidak akan membebani keuangan negara. Menurutnya pemerintah akan libatkan peran swasta melalui skema public private partnership atau kemitraan antara swasta dan pemerintah dalam pemindahan ibukota.

"Presiden ingin tidak boleh memberatkan APBN, maka tugas kami mencari skema pembiayaan yang kreatif. Artinya melibatkan sektor swasta," ujar, Selasa (11/4).

Dia mengakui untuk membangun ibukota baru dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Sebab ibukota negara yang baru memerlukan pembangunan berbagai infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendukung.

Dia mencontohkan pembangunan bandara. Bandara yang memadai perlu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dengan ibu kota baru itu. Sebab nantinya Jakarta masih akan berperan sebagai pusat ekonomi nasional. Bambang menegaskan, ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan akan terletak di luar Jawa.

Untuk itu pemerintah harus memastikan pemindahan ibukota membutuhkan perhitungan serta kajian matang. Menurut Bambang, daerah yang akan dipilih menjadi ibukota baru harus sesuai dengan kriteria sebagai ibukota.

Kriteria yang diperlukan antara lain minim potensi bencana alam serta tersedianya lahan yang luas dan dikuasai sepenuhnya oleh negara. Masalah lahan ini penting karena pemerintah tak akan lagi menggelar proses pembebasan lahan agar pembangunan ibukota baru bisa berjalan cepat, alias clear and clean.

Kajian pemindahan ibu kota ini tengah dilakukan oleh Bappenas. Targetnya kajian ini akan rampung pada tahun ini juga. Sejauh ini kota Palangkaraya menjadi lokasi yang dianggap ideal sebagai ib ukota negara baru.

Namun menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, meski rencana pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan baru terus berkembang, tapi pemerintah tak akan terburu-buru mengambil keputusan. Namun kajian memang perlu dilakukan karena kondisi Jakarta yang terlalu padat tak lagi ideal sebagai ibu kota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto